Perhatikan! Jangan Lakukan Hal Ini Agar Diskon PPh Badan di IKN Tidak Dicabut
Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight – Penanaman modal oleh wajib pajak badan dalam negeri di Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 100% dari PPh badan yang terutang. Merujuk Pasal 40 PP Nomor 12 Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar fasilitas pembebasan PPh badan tersebut tidak […]
Investor Diberikan Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atas BKP Tertentu, Apa Saja Bentuknya?
Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight – Melalui PP 12/2023, pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak (BKP) tertentu. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a PP 12/2023 disebutkan fasilitas penanaman modal berbentuk insentif fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah […]
Siap-Siap! Pemerintah Beri Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Sebesar 100% di IKN
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui PP 12/2023, insentif tersebut diberikan guna mempercepat pembangunan serta perkembangan IKN. insentif akan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan. “Bahwa untuk mewujudkan Ibu […]
Fasilitas PPh Final 0% UMKM di IKN, Simak Penjelasannya
Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight – Pajak penghasilan (PPh) final 0% UMKM menjadi salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah atas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan Pasal 56 PP 12/2023, fasilitas ini diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada wajib pajak (WP) dalam negeri yang tidak termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang […]
Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035
Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight – Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang. Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final. “Pajak […]
