Penulis: Natalie Syaina Abitta
JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 48,8 triliun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 hingga 2029.
Anggaran di era Presiden Prabowo Subianto terbilang cukup rendah apabila dibandingkan dengan alokasi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp 89 triliun pada tahun 2022-2024.
“Pada tahap awal, 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, sarana peribadatan,” ucap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dikutip Rabu (22/01/2025).
Terlepas dari menurunnya anggaran untuk IKN, masih terdapat proyek senilai Rp60,93 triliun di IKN yang didanai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sebagai informasi, anggaran Rp48,8 triliun dialokasikan untuk menyelesaikan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif serta mengelola sarana dan prasarana IKN yang sudah selesai.
Hal ini untuk mendukung pemindahan ibukota politik dari Jakarta ke IKN paling lambat pada tahun 2028. Mendukung hal tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembangunan kompleks tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan.
“Beliau [Presiden Prabowo] mempunyai target pada 2028 sudah menjadi ibu kota politik. Kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor dan huniannya,” ucap Basuki.
Presiden Prabowo Subianto berharap apabila ketiga fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berdiri maka tugas-tugas politik harian dan strategis sudah dapat dilaksanakan di IKN.
Cek berita dan artikel lainnya di sini