PPN Jadi 12%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif PPN perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN. APBN yang sehat akan mampu merespons tantangan-tantangan yang berpotensi muncul di kemudian hari. “Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya. APBN itu juga harus berfungsi dan mampu merespons episode-episode global […]
Evaluasi Insentif PPh Final UMKM, Ada Rencana Diperpanjang
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengaku masih mengevaluasi kebijakan PPh final UMKM 0,5% bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kepala BKF Febrio Kacaribu menyatakan evaluasi kebijakan insentif pajak rutin dilakukan pemerintah. BKF masih menunggu konfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perpanjangan periode PPh final UMKM 0,5% untuk […]
Menuju PPN 12%, Berikut Barang dan Jasa yang Dikecualikan
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen pada tahun 2025 telah diamanatkan pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menjelang kenaikan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan sejumlah barang dan jasa yang dikecualikan PPN. Barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi merupakan beberapa […]
Lampaui Target! Penerimaan Pajak Tembus Rp2.774,3 Triliun
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Kementerian Keuangan dalam laman resminya mencatat realisasi pendapatan negara per tahun 2023 mencapai Rp2.774,3 triliun atau setara Rp112,6% dari APBN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan pada Selasa, 2 Januari 2024 bahwa angka tersebut didominasi oleh realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp2.155,4 triliun. […]
OECD Jadi Mitra Aktif Reformasi Perpajakan Indonesia
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan mitra yang aktif dalam reformasi perpajakan Indonesia. Hal ini diperjelas melalui dukungan OECD dalam memberikan dukungan pada sektor perpajakan di Indonesia seperti pada saat pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Terlebih lagi, saat ini kita […]
Pemerintah Respon Usulan Bank Dunia Untuk Hapus Pembebasan PPN
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Bank Dunia mengusulkan pemerintah Indonesia untuk menghapus fasilitas pembebasan PPN dalam rangka meningkatkan pendapatan. Merespons hal tersebut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal berpendapat hal tersebut bukanlah hal yang baru. Pasalnya, pembahasan mengenai kebijakan tersebut sudah dilakukan saat merancang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). […]
Rencanakan Marketplace Jadi Pemungut Pajak, DJP Tinjau Kembali
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Direktorat Jenderal Pajak sedang meninjau kembali rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo berpendapat hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak. Lebih lanjut, penunjukan ini juga sebagai perwujudan implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Kami mencoba untuk berdiskusi dengan para pelaku […]
Integrasi Data NIK dan NPWP: Indonesia Siap-Siap Menuju Single Identity Number!
Penulis: Salsabila Anissa Zahra NIK Sebagai Pengganti NPWP Terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada akhir tahun 2021 memunculkan wajah-wajah baru dalam dunia perpajakan. Salah satu terobosan yang diamanatkan adalah penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Klausul atas kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) klaster Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU […]
PPh atas Imbalan Natura dan Kenikmatan: Menambah permasalahan baru?
Penulis: Zakky Ashidiqi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengubah beberapa ketentuan perpajakan, salah satunya yaitu perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan. Hal ini sangat penting mengingat pemberian natura dan/atau kenikmatan erat hubunganya dengan kegiatan sehari-hari. Sebelum membahas lebih dalam terkait perubahan ketentuan perpajakannya, terlebih dahulu mari mengenal apa […]
UU HPP: Bangunan Permanen Boleh Disusutkan Lebih Dari 20 Tahun
Penulis: Zakky Ashidiqi Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi (Pasal 1 angka 35 UU No. 1 Tahun 2022). Semakin lama digunakan, bangunan akan semakin rusak sehingga nilainya berkurang. Seiring waktu, nilai buku bangunan akan mengalami penyusutan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) […]
