Kepailitan Dalam Kacamata Hukum: Apakah Sama Dengan Bangkrut?
Penulis : Ryandika Abbel Seiring dengan berkembangnya industri, pembangunan, serta perekonomian negara, banyak sekali dinamika perekonomian yang berdampak kepada perusahaan maupun orang perseorangan. Dinamika perekonomian yang dimaksud mungkin akan sangat terasa nyata apabila kita kembali pada masa krisis moneter yang dialami Indonesia. Dengan nilai tukar USD 1 (satu dolar amerika serikat) yang setara dengan Rp17.000,00. […]
Mengenal Arbitrase: Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Para Pelaku Usaha Masa Kini
Penulis : Ayriza Nurul Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata non litigasi atau di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase & APS). Saat ini arbitrase kerap kali dipilih oleh para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa […]
GOTO vs GoTo: Langkah DJKI Tepat atau Tidak?
Penulis : Kenny P. & Shrevilia T. Kronologi gugatan Pada 2 November 2021 lalu, kita dikejutkan dengan munculnya gugatan yang dilayangkan oleh PT Terbit Financial Technology (PT TFT) terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia (Gojek-Tokopedia) perihal sengketa penggunaan merek. Sebelumnya, Gojek telah resmi mengajukan permohonan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) […]
Penundaan Pajak Karbon, Bagaimana Dampaknya?
Penulis : Satria Rizky Aviory Pajak Karbon (Carbon Tax) adalah pajak yang dikenakan kepada kegiatan produksi dan pemakaian barang atau jasa yang menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon banyak terdapat pada bahan bakar hidrokarbon seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. Pemakaian bahan bakar hidrokarbon menghasilkan gas Karbon dioksida (CO2) gas ini termasuk dalam kategori gas rumah kaca (GRK). GRK inilah yang menyebabkan pemanasan global […]
Pengaruh UU HKPD bagi Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sektor Pajak
Penulis : Ryandika Abbel Pada tanggal 5 Januari 2022, DPR dan Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Sebagaimana pernyataan Hardianto dalam situs Kementerian dan Keuangan, mengatakan bahwa HKPD merupakan babak baru dari desentralisasi fiskal, maka dapat diketahui bahwa salah satu […]
Implikasi Positif Presidensi G20 Bagi Perekonomian di Indonesia
Penulis : Sandya Azarine Group of 20 atau yang biasa disingkat sebagai G20 adalah sebuah forum internasional yang beranggotakan 19 negara dan 1 organisasi internasional (Uni Eropa) yang merepresentasikan 60% populasi di dunia, 80% total dari GDP global, serta 75% dari ekspor global. G20 memiliki tujuan untuk bersama-sama berperan dalam mengamankan perkembangan dan kesejahteraan masa depan ekonomi […]
Restorative Justice: Antara Teori dan Praktik
Penulis : Ana F. & Fathul H. Mengenal istilah Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Istilah “Restorative Justice” bisa dikatakan pertama kali diciptakan oleh Albert Eglash, Randy Barnett, dan Nils Christie pada tahun 1977. Eglash, Barnett, dan Christie termasuk di antara yang pertama berbicara mengenai krisis yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, dan tentang paradigm alternatif, yang secara mendasar dapat […]
Call For Article – Periode Publikasi Mei 2022
Tahun 2022 menjadi momentum baru dalam perkembangan arah kebijakan nasional Indonesia. Cukup banyak regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyambut dinamika perubahan yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan penyempurnaan dan harmonisasi atas peraturan-peraturan yang dulu pernah diterbitkan. Di sisi lain, bermunculan juga pihak pro dan […]
Sewa Virtual Office, Apakah Termasuk PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2?
Penulis : Zakky Ashidiqi Perpajakan di Indonesia menganut asas substance over form yang artinya substansi suatu kejadian/transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Dalam menganalisis Virtual Office, secara filosofis penghasilan yang diterima/diperoleh atas sewa Virtual Office dapat dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Hal ini karena Virtual Office […]
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sebagai Politik Pembersih Kekayaan Konglomerat?
Penulis : Zakky Ashidiqi Saat ini, dunia sedang mengalami wabah yang dialami secara global yang dikarenakan oleh virus COVID-19. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari World Health Organization (WHO) yang menetapkan wabah COVID-19 menjadi pandemi global. Dalam memitigasi bencana, baik perencanaan atau penanganan, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal berupa […]
