Surat Keterangan Fiskal Jadi Instrumen Bukti Kepatuhan Pajak
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Surat Keterangan Fiskal (SKF) merupakan salah satu dokumen penting yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh berbagai pelayanan serta pelaksanaan kegiatan tertentu. Dengan adanya SKF, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga berhak mengajukan fasilitas maupun melaksanakan aktivitas usaha tertentu. “Surat Keterangan […]
PMK 81/2024: Kantor Virtual Kini Bisa Jadi Alamat Pengukuhan PKP
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah memperbolehkan penggunaan kantor virtual (virtual office) sebagai alamat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 61 ayat (4) beleid tersebut. Berdasarkan aturan ini, badan usaha yang berkedudukan di kantor virtual dapat menggunakan alamat tersebut sebagai […]
PKP Bisa Kreditkan Pajak Masukan dari SKP, Ini Syarat Lengkapnya!
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pengusaha Kena Pajak (PKP) kini diperkenankan mengkreditkan pajak masukan yang ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9c) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP (UU PPN). Berdasarkan ketentuan tersebut, pajak masukan yang tertuang dalam ketetapan pajak dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok PPN yang […]
Certainty or Indeterminacy ? Kepastian Hukum Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Core Tax
Penulis: Purnisa Damarani Fakta bahwa pajak mendominasi struktur pembiayaan negara dapat membuktikan bahwa peran pajak sangat penting bagi penyelenggaraan tata negara, namun sedikit yang mengetahui bahwa dalam struktur pajak nasional didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Nonmigas. Artinya jenis pajak tersebut memainkan peran kunci dalam penerimaan pajak. Stabilnya konsumsi dan pendapatan masyarakat, mencerminkan […]
Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Berubah, Simak Kata DJP!
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Diterbitkannya PMK 81/2024 merubah ketentuan pengkreditan pajak masukan yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Kring Pajak menjelaskan ketentuan tersebut dengan mengutip Pasal 375 ayat (1) PMK 81/2023, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. “Pajak masukan yang tercantum dalam dokumen […]
Batas Waktu Pelaporan dan Penyetoran PPN Atas Kripto Diubah
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Kementerian Keuangan melakukan perubahan ketentuan batas waktu penyetoran PPN atas penyerahan aset kripto. Perubahan ini diatur dalam PMK 81/2024. Penyetoran PPN atas aset kripto dimundurkan menjadi akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan PPN. “Penyetoran PPN yang telah dipungut … dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah […]
