Aplikasi Baru, Lapor SPT Masa PPh 21 Tak Lagi Pakai e-SPT
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mempersiapkan aplikasi baru sebagai sarana pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni menyebutkan implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 sudah diatur dalam PP 58/2023 diikuti dengan PMK 168/2023 yang mulai berlaku pada Januari […]
PKP Dapat Pungut PPN Meskipun Tahun Buku Belum Berakhir
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Melalui PMK 164/2023, pelaku usaha yang memiliki omset tahunan melebihi 4,8 miliar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada masa pajak pertama setelah tahun buku berakhir. Namun, pengusaha dapat memilih dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan pemungutan PPN mulai masa pajak sebelum masa pajak pertama tahun buku berikutnya. […]
Banyak Keluhan, Tarif Pajak Hiburan 75% Diajukan Judicial Review
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan penetapan tarif pajak hiburan sebesar 40%-75% sedang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan judicial review diajukan akibat maraknya keluhan pelaku pariwisata dan hiburan. Judicial review atau hak uji materiil dilakukan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum. […]
Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio. “Sekarang transformasi perpajakan sebenarnya […]
Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Sontak Ramai, Begini Respon Pengusaha
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Inul Daratista, artis dan pengusaha bisnis tempat karaoke, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kenaikan tarif pajak hiburan melalui cuitan di laman Instagramnya. Pasalnya, hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) resmi mengubah tarif pajak hiburan menjadi paling rendah 40% hingga paling tinggi 75% yang paling lambat dijalankan per 5 Januari […]
