Tunggu! Sebelum Ditetapkan, Raperda Pajak dan Retribusi Provinsi Dievaluasi Dua Menteri Ini Dulu
Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah pusat akan evaluasi rancangan peraturan daerah (perda) provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui gubernur dan DPRD provinsi. Merujuk Pasal 121 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023, rancangan perda tersebut wajib disampaikan ke menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu) paling lama 3 hari kerja […]
Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD
Penulis : Zakky Ashidiqi Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan […]
Pengaruh UU HKPD bagi Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sektor Pajak
Penulis : Ryandika Abbel Pada tanggal 5 Januari 2022, DPR dan Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Sebagaimana pernyataan Hardianto dalam situs Kementerian dan Keuangan, mengatakan bahwa HKPD merupakan babak baru dari desentralisasi fiskal, maka dapat diketahui bahwa salah satu […]
