AS Terapkan Bea Masuk 32% untuk Produk Indonesia, Begini Respons Pemerintah
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sedang menuju Amerika Serikat (AS) usai pengenaan bea masuk resiprokal oleh Presiden Donald Trump. AS memutuskan untuk mengenakan bea masuk tarif resiprokal sebesar 32% untuk seluruh produk impor dari Indonesia. Tarif resiprokal didefinisikan sebagai pajak atau pembatasan perdagangan yang diberlakukan suatu negara terhadap negara […]
Sri Mulyani Tegaskan Pada DPR, PPh Final UMKM Diperpanjang
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perpanjangan periode PPh Final dengan tarif 0,5% tetap akan dilakukan meskipun PP 55/2022 belum direvisi. PPh final bagi UMKM telah menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pada Desember 2024 lalu. Sri Mulyani berpendapat batas maksimum dari anggaran bahkan telah diperhitungkan oleh […]
Peradilan Pajak Anti Ribet: Kenalan dengan E-Tax Court Mobile
Penulis: Jasmine Serena Transformasi digital dalam administrasi perpajakan di Indonesia terus bergerak maju, salah satunya melalui kehadiran E-Tax Court Mobile, sebuah platform pengadilan pajak berbasis digital yang dirancang khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak secara daring melalui perangkat seluler. Inovasi ini menjawab kebutuhan akan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh […]
AS Dan China Turunkan Tarif Impor, Peluang Baru Bagi Indonesia?
Penulis: Purnisa Damarani Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai titik temu dengan sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan secara sementara. Langkah ini menjadi kabar baik di tengah ketegangan perang dagang yang selama ini menekan perekonomian global dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi. Dalam pernyataan resmi pihak Washington mengumumkan pemangkasan tarif tambahan terhadap produk impor asal […]
Ketika PBJT Bertabrakan dengan Praktik Digital: Apa yang Harus Diketahui?
Penulis: Jasmine Serena Transaksi digital yang kini semakin berkembang memunculkan berbagai tantangan dalam penerapan pajak, salah satunya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sebagai contoh, ketika seseorang memesan makanan melalui aplikasi pengantaran, misalnya dengan total transaksi Rp70.000, kita mungkin berpikir bahwa pajak akan dikenakan atas seluruh jumlah tersebut. Namun, kenyataannya, pengenaan pajak tidak selalu […]
Sri Mulyani Tegaskan Pada DPR, PPh Final UMKM Diperpanjang
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perpanjangan periode PPh Final dengan tarif 0,5% tetap akan dilakukan meskipun PP 55/2022 belum direvisi. PPh final bagi UMKM telah menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pada Desember 2024 lalu. Sri Mulyani berpendapat batas maksimum dari anggaran bahkan telah diperhitungkan oleh […]
Mau Gunakan Virtual Office untuk PKP? Perhatikan Syarat Berikut!
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2025, syarat penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP diperketat. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PER-7/PJ/2025, pengusaha badan dapat menggunakan kantor virtual sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pengusaha tersebut memiliki tempat kedudukan di kantor virtual dan hanya memiliki 1 tempat […]
Pemungut PPN PMSE Wajib Setor PPN Paling Lambat Akhir Bulan Berikutnya
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib menyetor pajak yang dipungut tepat waktu sebelum menyampaikan SPT Masa PPN. Penyetoran ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan sebagaimana batas waktu setor PPN pada umumnya. “Pihak Lain, […]
Bukti Pungut PPN PMSE Diakui Setara Faktur Pajak Jika Cantumkan Identitas Pemanfaat
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Melalui PER-12/PJ/2025, DJP mengatur mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Salah satu pokok ketentuan dalam PER-12/PJ/2025 adalah bukti pungut PPN PMSE yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. “Bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai, […], merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan […]
DJP Atur Penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pihak Lain Pemungut PPN
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperjelas ketentuan mengenai penunjukan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui PER-12/PJ/2025. Penunjukan dilakukan oleh DJP melalui penerbitan keputusan bagi PMSE yang memenuhi batasan kriteria tertentu. “Batasan kriteria tertentu, [..], meliputi: a. nilai transaksi dengan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa di Indonesia melebihi […]
