Wajib Pajak Dalam Negeri Dapat Ajukan MAP, Ini Syaratnya!
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Mutual Agreement Procedure (MAP) merupakan upaya penyelesaian sengketa pajak internasional yang muncul akibat ketidaksesuaian penerapan ketentuan dalam tax treaty. Melalui PMK 172/2023, terdapat dua sebab yang menjadi dasar Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) mengajukan MAP kepada Direktorat Jendeal Pajak (DJP). “Perlakuan perpajakan oleh DJP yang tidak sesuai dengan […]
Gawat! Waktu Penyampaian Tanggapan SPHP Dipercepat
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK-15/2025 yang mengubah beberapa ketentuan dalam proses pemeriksaan pajak. Salah satu perubahan utama adalah penyesuaian batas waktu penyampaian tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) serta klasifikasi jenis pemeriksaan pajak. “Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat […]
PMK 172/2023: Penyesuaian PPN Akibat Koreksi Harga Transfer
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Koreksi harga transfer (transfer pricing) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak langsung diikuti oleh penyesuaian PPN. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 PMK 172/2023. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional IV DJP Didit Hariyanto memaparkan pemeriksa wajib dapat mengalokasikan hasil koreksi transfer pricing […]
DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – PMK 172/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213/2016, PMK […]
