Pemerintah Perjelas Aturan Surat Tagihan Pajak untuk PBB Terutang
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan ketentuan baru mengenai Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), sebagaimana diatur dalam PMK 80/2023. Berdasarkan peraturan tersebut, STP PBB dapat diterbitkan dalam dua jenis, yaitu STP yang memuat pokok PBB dan denda administratif, serta STP yang hanya memuat […]
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Ini Ketentuan Terbarunya untuk 2025!
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun) yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan lanjutan dari insentif serupa yang telah diberikan […]
Penghentian Audit Pabean dan Cukai Kini Harus Dilaporkan dalam BAPA dan LPA
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Tim audit kepabeanan dan cukai kini wajib menyusun laporan khusus bila audit dihentikan. Laporan tersebut berupa Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dan Laporan Penghentian Audit (LPA). Aturan ini tercantum dalam PMK 114/2024. Dengan adanya BAPA dan LPA, hasil audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) tidak dapat […]
Jakarta Diskon PBBKB! Warga Kini Cuma Bayar Pajak 5%!
Penulis: Purnisa Damarani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan pajak daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Aturan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu pajak yang turut diatur dalam Perda ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan […]
PMK 81/2024: Kantor Virtual Kini Bisa Jadi Alamat Pengukuhan PKP
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah memperbolehkan penggunaan kantor virtual (virtual office) sebagai alamat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 61 ayat (4) beleid tersebut. Berdasarkan aturan ini, badan usaha yang berkedudukan di kantor virtual dapat menggunakan alamat tersebut sebagai […]
Restitusi Lambat, Bea Cukai Rumit: Sorotan Tajam AS untuk Indonesia
Penulis: Jasmine Serena Di tengah upaya pemerintah Indonesia mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing global, muncul sorotan tajam dari Amerika Serikat (AS) melalui laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). AS menyoroti sisi lain yang dinilai menghambat kelancaran bisnis: rumitnya proses kepabeanan […]
PKP Bisa Kreditkan Pajak Masukan dari SKP, Ini Syarat Lengkapnya!
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pengusaha Kena Pajak (PKP) kini diperkenankan mengkreditkan pajak masukan yang ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9c) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP (UU PPN). Berdasarkan ketentuan tersebut, pajak masukan yang tertuang dalam ketetapan pajak dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok PPN yang […]
Bisakah Pajak Menjadi Solusi Masalah Iklim? Yuk Kenalan dengan Pigovian Tax!
Penulis: Purnisa Damarani Krisis iklim bukan sekadar ancaman masa depan, Ia sudah hadir di depan mata. Suhu bumi terus meningkat, cuaca ekstrem semakin sering terjadi, dan kualitas udara di berbagai kota memburuk. Di tengah berbagai upaya mengatasi masalah ini, muncul satu solusi yang jarang terdengar tapi sangat relevan, Pigovian Tax. Pigovian Tax adalah pajak yang […]
Menuju Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak Pertahankan Sistem E-Tax Court
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pengadilan Pajak berharap tetap bisa menggunakan perangkat milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penyelenggaraan e-Tax Court, setidaknya sampai Mahkamah Agung (MA) menyediakan sistemnya sendiri. Wakil Ketua II Bidang Yudisial Pengadilan Pajak Triyono Martanto menjelaskan bahwa penggunaan e-Tax Court sudah terbukti efektif dalam memberikan akses yang setara bagi Wajib Pajak […]
Sri Mulyani Bergerak Cepat soal Trade Remedies, Ada Apa?
Penulis: Jasmine Serena Melalui forum dialog Sarasehan Ekonomi yang digelar Selasa, 8 April 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana percepatan peresmian kebijakan trade remedies yang ditujukan untuk melindungi pelaku industri dalam negeri. Secara umum trade remedies hadir sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan yang […]
