Penulis: Kurnia Sari
JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah Kota Lugano resmi memperbolehkan masyarakat setempat untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran pajak, denda, dan tagihan lain atas layanan pemerintah kota.
Chief Product Officer Bitcoin Suisse, Armin Schmid mengatakan Lugano bukanlah satu-satunya kota di Swiss yang telah menerima kripto sebagai opsi pembayaran pajak. Beberapa kota lain di Swiss seperti Zermatt telah meresmikan opsi tersebut sejak 2020, kemudian diikuti Kota Zug pada 2021.
“Sangat menyenangkan melihat semakin banyak kota di Swiss yang menawarkan pembayaran dengan mata uang kripto sebagai opsi yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan, melengkapi metode pembayaran tradisional seperti loket kantor pos dan platform e-banking,” kata Armin Schmid, dikutip (05/12/2023).
Dalam hal teknis, Kota Zug, Zermatt, dan Lugano telah menjalin kemitraan dengan Bitcoin Suisse sebagai penyelenggara pembayaran pajak menggunakan kripto seperti Bitcoin dan Tether. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyederhanakan pembayaran pajak secara digital.
Wajib pajak orang pribadi dan badan hanya perlu memindai kode quick responses (QR) pada tagihan pajak menggunakan aplikasi dompet kripto di ponsel mereka untuk melunasi kewajiban pajak.
Pembayaran pajak menggunakan mata uang kripto secara otomatis dikonversikan ke dalam Franc Swiss ketika disalurkan ke kas negara, sehingga mengurangi risiko fluktuasi nilai mata uang digital.
Di sisi pemerintah, kebijakan ini membuka peluang besar dalam meningkatkan penerimaan perpajakan. Hal ini karena penerimaan masyarakat dari mata uang digital kian meningkat. Bloomberg mencatat bahwa Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan sejak pertengahan September, yaitu hingga 80%. Kenaikan tersebut melampaui nilai $30,000 dan $40,000.
Lebih lanjut, pemerintah Lugano dengan Lugano’s Plan B merencanakan untuk terus membangun infrastruktur keuangan kota Lugano menggunakan mata uang kripto. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus mengakomodasi mata uang digital dalam meningkatkan efisiensi transaksi layanan pemerintah.
Cek berita dan artikel lainnya di sini