Penulis: Kurnia Sari

JAKARTA, HnG Insight – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan rapat kerja dalam rangka pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja), salah satu agendanya adalah mendiskusikan Prioritas Anggaran RAPBN tahun 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah akan berfokus pada program unggulan pemerintahan baru dalam menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

“Dalam rapat Panja tersebut, setiap target dan sasaran pembangunan yang telah kita sepakati memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya,” ungkap Said Abdullah, dikutip Jumat (05/07/2024).

Kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2025 disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran 2025 di angka 5,1-5,5%, serta laju inflasi ditargetkan di angka 1,5-3,5%.

Lebih lanjut, nilai tukar rupiah ditargetkan berada di US$Rp15.300-Rp15.900, tingkat suku SBN 10 tahun 6,9-7,2%, harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran US$75-85 per barel, lifting minyak bumi 508-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Panja juga menyepakati sasaran indikator pembangunan tahun 2025, yaitu tingkat kemiskinan berada di 7-8%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, rasio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,5-5%, indeks manusia 0,56, nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menanggapi bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan akan berupaya mengoptimalkan seluruh laporan Panja dalam rangka penyusunan RAPBN 2025.

“Kami akan bekerja keras dan terus berkomunikasi agar RAPBN 2025 tetap bisa menjawab tantangan pembangunan sembari menjaga kesehatan dan sustainabilitasnya. Terima kasih, Pimpinan Banggar,” kata Sri Mulyani, dikutip Jumat (05/07/2024).

Cek berita dan artikel lainnya di sini