Kementerian Perdagangan Tegaskan Kenaikan PBB-P2 Harus Perhatikan Kondisi Masyarakat
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Agustus lalu, warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati menolak keputusan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250%. Menyikapi dinamika tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Permendag No. 14 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa penetapan tarif PBB-P2 dan kenaikan nilai […]
Wah! Rumah di Jakarta Tidak Bayar PBB-P2, Gimana Caranya?
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2) melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024. Melalui Pergub tersebut, pembebasan PBB P2 diberikan sebesar 100% untuk pokok objek PBB-P2 dengan kriteria berupa Hunian dengan NJOP […]
Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD
Penulis : Zakky Ashidiqi Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan […]
