Program Pengungkapan Sukarela: Perlukah Diadakan Kembali di Tahun-Tahun Berikutnya?
Penulis: Ahmad Syakhir, Helen Andreani & Nanda Devira Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2022 dan akan berakhir sebelum 30 Juni 2022. PPS merupakan program pemerintah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini ditujukan bagi peserta Tax Amnesty […]
Mengenal Pajak Karbon: Si Pelindung Lingkungan dari Eksternalitas Negatif
Penulis : Sabian Hansel & Rayhan Shaquille Amantri Mengenal Karbon Karbon adalah unsur kimia yang sangat melimpah di dunia. Karbon dapat berbentuk murni dan/atau menyatu dengan elemen lain untuk membentuk molekul (Guardian, 2011). Perlu diketahui bahwa karbon merupakan zat yang eksistensinya tersebar di benda mati dan makhluk hidup. Unsur karbon juga telah ada sejak proses […]
Mengupas Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS): Apakah Adil?
Penulis : Zakky Ashidiqi Didalam perpajakan menganut beberapa kriteria prinsip, salah satunya adalah dalam perumusan kebijakan perpajakan perlu menerapkan prinsip keadilan. Keadilan pajak (tax equity) memiliki arti bahwa setiap wajib pajak menyumbang bagian yang wajar (fair share) atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (Cost of goverment). Sehingga keadilan di dalam aspek perpajakan mencakup dua hal […]
Mengulas Pajak Kendaraan Bermotor: Apakah Selaras Dengan Konsep Pajak Lingkungan?
Penulis: Bella Almira & Kristy Ceacilia Pajak lingkungan menurut OECD adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. OECD membagi pajak lingkungan menjadi 4 kategori, yaitu pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya. Setidaknya, terdapat 3 prinsip yang dimiliki oleh pajak lingkungan. Pertama, […]
Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD
Penulis : Zakky Ashidiqi Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan […]
Pengaruh UU HKPD bagi Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sektor Pajak
Penulis : Ryandika Abbel Pada tanggal 5 Januari 2022, DPR dan Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Sebagaimana pernyataan Hardianto dalam situs Kementerian dan Keuangan, mengatakan bahwa HKPD merupakan babak baru dari desentralisasi fiskal, maka dapat diketahui bahwa salah satu […]
