Pengaruh UU HKPD bagi Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sektor Pajak
Penulis : Ryandika Abbel Pada tanggal 5 Januari 2022, DPR dan Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Sebagaimana pernyataan Hardianto dalam situs Kementerian dan Keuangan, mengatakan bahwa HKPD merupakan babak baru dari desentralisasi fiskal, maka dapat diketahui bahwa salah satu […]
Implikasi Positif Presidensi G20 Bagi Perekonomian di Indonesia
Penulis : Sandya Azarine Group of 20 atau yang biasa disingkat sebagai G20 adalah sebuah forum internasional yang beranggotakan 19 negara dan 1 organisasi internasional (Uni Eropa) yang merepresentasikan 60% populasi di dunia, 80% total dari GDP global, serta 75% dari ekspor global. G20 memiliki tujuan untuk bersama-sama berperan dalam mengamankan perkembangan dan kesejahteraan masa depan ekonomi […]
Restorative Justice: Antara Teori dan Praktik
Penulis : Ana F. & Fathul H. Mengenal istilah Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Istilah “Restorative Justice” bisa dikatakan pertama kali diciptakan oleh Albert Eglash, Randy Barnett, dan Nils Christie pada tahun 1977. Eglash, Barnett, dan Christie termasuk di antara yang pertama berbicara mengenai krisis yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, dan tentang paradigm alternatif, yang secara mendasar dapat […]
Call For Article – Periode Publikasi Mei 2022
Tahun 2022 menjadi momentum baru dalam perkembangan arah kebijakan nasional Indonesia. Cukup banyak regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyambut dinamika perubahan yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan penyempurnaan dan harmonisasi atas peraturan-peraturan yang dulu pernah diterbitkan. Di sisi lain, bermunculan juga pihak pro dan […]
Sewa Virtual Office, Apakah Termasuk PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2?
Penulis : Zakky Ashidiqi Perpajakan di Indonesia menganut asas substance over form yang artinya substansi suatu kejadian/transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Dalam menganalisis Virtual Office, secara filosofis penghasilan yang diterima/diperoleh atas sewa Virtual Office dapat dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Hal ini karena Virtual Office […]
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sebagai Politik Pembersih Kekayaan Konglomerat?
Penulis : Zakky Ashidiqi Saat ini, dunia sedang mengalami wabah yang dialami secara global yang dikarenakan oleh virus COVID-19. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari World Health Organization (WHO) yang menetapkan wabah COVID-19 menjadi pandemi global. Dalam memitigasi bencana, baik perencanaan atau penanganan, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal berupa […]
Decision-Usefulness Theory Dalam Standar Akuntansi Keuangan
Penulis : Zakky Ashidiqi Mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PSAK terdapat suatu konsep decision-usefulness theory atau teori kegunaan keputusan. Kegunaan keputusan merupakan kemampuan informasi keuangan untuk membantu pengguna membuat suatu keputusan yang baik. Untuk memahami konsep decision usefulness dengan benar perlu mempertimbangkan present value models dari perspektif ekonomi dan keuangan. Hal ini […]
Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Secara Elektronik
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 117 UU 11/2020). Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Berikut […]
Menilik Wacana Penggabungan NIK dan NPWP
Penulis : Zakky Ashidiqi Wacana pemerintah untuk menambahkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan mampu memperkuat basis data pelayanan publik Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan tersebut telah tertuangkan dalam Undang-Undang Harmoninasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal tersebut selaras dengan amanat Perpres No. 83 Tahun 2021. Berdasarkan Perpres tersebut disebutkan pada […]
Pengoptimalan Pajak di Sektor Pariwisata: Antara Potensi dan Hambatan
Penulis : Shofiya Febriani Sudah dua tahun lebih masyarakat kita terkurung bagai burung dalam sangkar. Setelah penantian waktu yang lama akan kabar bahagia tentang kapan pandemi covid-19 ini akan berakhir, kita bersiap untuk mengepakkan sayap pergi ke tempat-tempat yang kita senangi. Seperti terbang ke Bali atau Labuan Bajo mungkin dapat menyegarkan suasana pikiran kita, atau […]
