Coretax Berlaku, PKP Harus Buat Sertel Baru
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik (sertel) harus memperbarui sertel saat ini setelah sistem administrasi coretax telah berlaku. DJP dalam panduan implementasi coretax menyampaikan bahwa coretax akan menggunakan sistem sertel yang berbeda dari sistem sertel yang saat ini berlaku pada DJP Online. “Wajib pajak dapat memakai sertel yang […]
Benarkah Transaksi Pakai QRIS Dikenakan PPN 12%?
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keterangan terkait isu yang beredar soal transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang terkena PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyebutkan sistem jasa pembayaran menggunakan QRIS bukan merupakan objek PPN yang baru. “Transaksi pembayaran melalui QRIS merupakan […]
DJP Siapkan Aturan Teknis Administrasi Pajak Minimum Global
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah merampungkan peraturan dirjen pajak yang secara khusus mengatur tata cara administrasi pajak minimum global. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penyusunan peraturan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan diseminasi kepada sejumlah wajib pajak serta persiapan exchange of information terkait implementasi pajak minimum global. “Pajak […]
Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Berubah, Simak Kata DJP!
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Diterbitkannya PMK 81/2024 merubah ketentuan pengkreditan pajak masukan yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Kring Pajak menjelaskan ketentuan tersebut dengan mengutip Pasal 375 ayat (1) PMK 81/2023, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. “Pajak masukan yang tercantum dalam dokumen […]
DJP Larang Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak Selama 5 Tahun, Atur Cooling-Off Period
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP sedang memfinalisasi aturan yang melarang pegawai yang mengundurkan diri untuk bekerja sebagai konsultan pajak atau menjadi karyawan perusahaan swasta dalam jangka waktu lima tahun setelah resign. Selain itu, pegawai yang memasuki masa pensiun juga tidak diperbolehkan bekerja di sektor tersebut selama […]
Net Zero Emission Jadi Alasan Insentif Mobil Listrik dan Hybrid
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Pada paket stimulus ekonomi, pemerintah hanya memberikan insentif pajak pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan bermotor bermesin hybrid pada 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor otomotif mempertimbangkan target penurunan emisi karbon. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin pemberian insentif […]
Menjelang Nataru, Pemerintah Fokus Amankan Harga dan Stok Bahan Pokok
Penulis: Natalie Syaina JAKARTA, HnG Insight – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus menyelesaikan revisi Permendag 18/2024 terkait distribusi Minyakita. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap solid menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. “Terkait dengan […]
Mulai 2025, Jasa Pendidikan Dikenai PPN? Cek Ketentuannya!
Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah merancang pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan premium mulai awal tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah merumuskan pengaturan dengan menteri terkait. Peraturan tersebut nantinya akan merinci pendidikan yang dikategorikan mewah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sebagai informasi, UU PPN di Indonesia menganut sistem negative list. Dengan […]
PP 43/2025 Resmi Berlaku, Pelaporan Keuangan Hanya Dilakukan oleh Profesional Berkompetensi
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 (PP 43/2025) tentang Pelaporan Keuangan. Dengan merujuk pada Pasal 5 PP 43/2025, hanya profesional yang memiliki kompetensi dan integritas yang diperbolehkan menyusun laporan keuangan. “Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh penyusun yang […]
Wah, Beli Tanah di Jakarta Gak Perlu Bayar BPHTB?
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Pembebasan BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam memperoleh rumah pertama kali. “Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi,” bunyi […]
