Catat! Sekarang SSP Harus Dilampirkan Dengan Dokumen Tertentu
Penulis: Kurnia Sari Tanpa dokumen tersebut, SSP dianggap tidak lengkap. Melalui Pasal 63 PER-11/PJ/2025, dokumen pendukung yang dilampirkan dalam SSP berbeda untuk setiap jenis transaksi. “Surat Setoran Pajak atau Surat Setoran Pajak dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” bunyi penggalan Pasal 63 ayat (1) PER-11/PJ/2025, dikutip Rabu (25/06/2025). Salah satunya adalah […]
Kesalahan Dalam Faktur Pajak Dapat Diperbaiki, Kecuali Identitas Pembeli
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti apabila terdapat kesalahan penulisan dalam dokumen. Faktur Pajak pengganti dapat diterbitkan oleh PKP dalam hal terdapat kesalahan penulisan yang tidak berkaitan dengan identitas pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak. “Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembetulan atau […]
DJP Atur Ketentuan Faktur Pajak Khusus bagi PKP Pedagang Eceran
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) secara eceran kini diberikan kemudahan dalam penerbitan faktur pajak, termasuk penggunaan dokumen sederhana seperti struk atau bon. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada pihak yang mengonsumsi barang/jasa […]
Ingat, Faktur pajak Tidak Diakui Apabila e-Faktur Diunggah Lewat Batas Waktu!
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – e-Faktur yang diunggah melewati tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan dapat dianggap tidak sah sebagai Faktur Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 44 PER-11/PJ/2025 tentang batas waktu unggah dan ketentuan persetujuan e-Faktur. “e-Faktur, […], wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan modul e-Faktur, […] paling lambat […]
DJP Wajibkan Rincian Barang dan Jasa dalam Faktur Pajak Sesuai PER-11/PJ/2025
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Salah satu pokok aturan dalam PER-11/PJ/2025 adalah kewajiban pengisian kolom nama barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dalam faktur pajak secara benar dan lengkap. Melalui Pasal 35 PER-11/PJ/2025, kolom nama BKP dan/atau JKP harus diisi rinci dengan keterangan yang sebenarnya mengenai BKP dan/atau JKP yang […]
Kabar Baik! Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB-P2 Untuk Tahun 2025
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 (Kepgub 281/2025) yang menetapkan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini merupakan bentuk insentif fiskal daerah yang diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan tingkat […]
Kabar Baik! Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB-P2 Untuk Tahun 2025
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 (Kepgub 281/2025) yang menetapkan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini merupakan bentuk insentif fiskal daerah yang diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan tingkat […]
Wajib Pajak Keluhkan Sistem Coretax Yang Dinilai Hambat Proses Penerbitan Faktur
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Permasalahan dalam sistem Coretax kembali mendapat sorotan publik. Sejumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyampaikan keluhan terhadap lambannya akses layanan e-Faktur yang berdampak pada tertundanya proses penerbitan faktur pajak keluaran. Melalui platform media sosial X (sebelumnya Twitter), keluhan dari para pengguna layanan pajak bermunculan. “@kring_pajak min ini CORETAX kenapa […]
APBN Cetak Surplus Rp4,3 Triliun per April 2025, Berkat Akselerasi Pendapatan Pajak dan Bea Cukai
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Kementerian Keuangan melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa percepatan Pendapatan Negara, khususnya dari sektor perpajakan dan kepabeanan, menjadi faktor utama di balik kinerja positif tersebut. Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa […]
Anggaran Rp16,58 Triliun Digelontorkan, Pemerintah Genjot Ketahanan Pangan Lewat Beras dan Pupuk
Penulis: Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah melalui alokasi anggaran besar untuk pengadaan beras serta penyaluran pupuk bersubsidi. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Perum Bulog yang bertindak sebagai pelaksana investasi pemerintah, telah mendapat suntikan dana sebesar […]
