{"id":4611,"date":"2026-01-11T15:00:09","date_gmt":"2026-01-11T08:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=4611"},"modified":"2025-12-21T15:24:26","modified_gmt":"2025-12-21T08:24:26","slug":"pemerintah-berikan-fasilitas-ppn-dtp-atas-penyerahan-kuda-dan-perlengkapan-pendukungnya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pemerintah-berikan-fasilitas-ppn-dtp-atas-penyerahan-kuda-dan-perlengkapan-pendukungnya\/","title":{"rendered":"Pemerintah Berikan Fasilitas PPN DTP atas Penyerahan Kuda dan Perlengkapan Pendukungnya"},"content":{"rendered":"
Penulis: Kurnia Sari<\/p>\n
\n
JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah berikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan kuda dan perlengkapan pendukungnya melalui PMK 61\/2025.\u00a0<\/span><\/p>\n
Fasilitas PPN DTP diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan\/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 100% untuk hewan khusus tertentu, yakni kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya.\u00a0<\/span><\/p>\n
\u201cPPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan dan\/atau TNI, ditanggung pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%,\u201d bunyi Pasal 2 PMK 61\/2025, dikutip Minggu (30\/11\/2025).\u00a0<\/span><\/p>\n
Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, PKP wajib memenuhi dua kewajiban utama, yakni membuat faktur pajak dan menyusun laporan realisasi PPN DTP.\u00a0<\/span><\/p>\n
Faktur Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP atas penyerahan kuda dan perlengkapannya secara otomatis dianggap sebagai laporan realisasi PPN DTP.<\/span><\/p>\n
Perlu digaris bawahi bahwa fasilitas diberikan dalam rentang waktu 1 September 2025 hingga 31 Desember 2025.\u00a0<\/span><\/p>\n
Lebih lanjut, dalam Pasal 6 diatur bahwa PPN DTP tidak berlaku apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang telah diatur.\u00a0<\/span><\/p>\n
Dengan kata lain, fasilitas tidak diberikan dalam hal objek yang diserahkan bukan kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya dan PPN terutang berada di luar periode pemberlakuan fasilitas.\u00a0<\/span><\/p>\n
Selain itu, fasilitas juga tidak diberikan apabila PKP tidak membuat Faktur Pajak atau tidak menyampaikan laporan realisasi PPN DTP, serta Faktur Pajak tidak memuat keterangan wajib mengenai fasilitas PPN DTP.\u00a0<\/span><\/p>\n