JAKARTA, HnG Insight \u2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah merampungkan peraturan dirjen pajak yang secara khusus mengatur tata cara administrasi pajak minimum global.<\/span><\/p>\n
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penyusunan peraturan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan diseminasi kepada sejumlah wajib pajak serta persiapan <\/span>exchange of information<\/span><\/i> terkait implementasi pajak minimum global.<\/span><\/p>\n
\u201cPajak minimum global ini merupakan kebijakan pajak multilateral yang mengatur bahwa setiap grup perusahaan multinasional dengan <\/span>consolidated sales<\/span><\/i> EUR 750 juta harus membayar pajak minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi,\u201d ucapnya, dikutip Minggu (30\/11\/2025).<\/span><\/p>\n
Bimo menyampaikan bahwa <\/span>income inclusion rule<\/span><\/i> (IIR) dan <\/span>domestic minimum top-up tax<\/span><\/i> (DMTT) dari skema pajak minimum global sudah mulai berlaku pada 2025.<\/span><\/p>\n
Pajak tambahan atas penghasilan tahun pajak 2025 yang berasal dari IIR dan DMTT akan masuk sebagai penerimaan pajak pada 2026. Selain itu, <\/span>undertaxed payment rule<\/span><\/i> (UTPR) juga dijadwalkan untuk diberlakukan pada tahun depan.<\/span><\/p>\n
\u201cUntuk tahun pajak 2025, pembayaran pajak tambahan dibayar paling lambat sesuai ketentuan, 31 Desember 2025,\u201d ujar Bimo.<\/span><\/p>\n
Bimo menambahkan bahwa seluruh aspek administrasi terkait pajak minimum global yang tercantum dalam PMK 136\/2024 dan peraturan dirjen \u2014 mulai dari <\/span>GloBE information return<\/span><\/i> (GIR), notifikasi, hingga SPT terkait <\/span>GloBE<\/span><\/i> \u2014 harus disampaikan kepada DJP pada 2027.<\/span><\/p>\n
Pada tahun yang sama, DJP juga akan mulai menerapkan <\/span>exchange of information<\/span><\/i> untuk pajak minimum global. Sementara itu, pertukaran dokumen GIR dengan yurisdiksi lain baru akan dilakukan pada 2028.<\/span><\/p>\n