Penulis: Natalie Syaina<\/p>\n
JAKARTA, HnG Insight \u2013 Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan kebiasaan mengomentari kebijakan kementerian lain.<\/p>\n
DPR menilai langkah ini penting agar komunikasi politik lebih terjaga dan tim ekonomi pemerintah dapat bekerja lebih solid.<\/p>\n
\u201cPak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,\u201d ujar Misbakhun, dikutip pada Sabtu (18\/10\/2025).<\/p>\n
Misbakhun menyoroti salah satu pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tidak terserap. Menurutnya, anggaran tersebut tidak dapat dialihkan secara sepihak tanpa pembahasan dengan DPR.<\/p>\n
\u201cItu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan dirapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,\u201d kata Misbakhun.<\/p>\n
Selain itu, Misbakhun menekankan pentingnya penguatan daya beli masyarakat dan kelas menengah. Ia menilai, penurunan tarif PPN bisa menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli.<\/p>\n
\u201cSaya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10% dan kalau perlu ke 8%. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Misbakhun juga menyoroti perlunya reformasi sistem bantuan sosial agar kelompok menengah yang rentan tidak jatuh miskin. Ia menekankan bahwa desain kebijakan fiskal harus mampu menyentuh kelompok yang berisiko turun kelas ekonomi.<\/p>\n