Penulis: Natalie Syaina<\/p>\n
JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah memastikan seluruh wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% hingga 2029.<\/p>\n
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ketentuan ini berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah, kata Airlangga, menyiapkan revisi PP 55\/2022 sebagai dasar hukum perpanjangan rezim PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi.<\/p>\n
\u201cPPh final dipastikan [berlaku] sampai dengan 2029, UMKM hanya dikenakan tarif PPh final 0,5% untuk omzet sampai Rp4,8 miliar,\u201d ujarnya, dikutip Sabtu (04\/10\/2025).<\/p>\n
Keberlanjutan skema PPh final UMKM menjadi bagian dari paket stimulus pemerintah. Kebijakan ini juga dibahas dalam rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Keuangan, CEO BPI Danantara, Menteri PPN\/Kepala Bappenas, serta Kepala BPS.<\/p>\n
Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa perpanjangan skema ini bertujuan untuk meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasi wajib pajak.<\/p>\n
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2 triliun untuk mendukung program tersebut, dengan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar mencapai 542.000.<\/p>\n
Pemerintah perlu merevisi PP 55\/2022 guna memperpanjang periode PPh final untuk UMKM orang pribadi hingga 2029. Regulasi itu akan menjadi payung hukum bagi para UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.<\/p>\n
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut Kemenkeu telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merevisi PP 55\/2022 sebagai dasar hukum perpanjangan periode pemanfaatan tarif PPh final UMKM hingga 2029.<\/p>\n