Penulis: Natalie Syaina<\/p>\n
JAKARTA, HnG Insight \u2014 Target penerimaan pajak pada tahun 2026 naik sebesar 13, 5 persen atau menjadi Rp2.357,7 triliun.<\/p>\n
Target penerimaan pajak baru dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi baru untuk kenaikan target penerimaan.<\/p>\n
\u201cKita punya program baru namanya joint program. Program ini ada tiga, ada big data, transaksi-transaksi digital yang selama ini tidak terpungut pajaknya, dan sumber daya alam [SDA]. Ini mudah-mudahan bisa menghasilkan tax buoyancy totalnya 1,6,\u201d jelas Anggito, dikutip Jumat (22\/8\/2025).<\/p>\n
Sebagai informasi, tax buoyancy merupakan indikator untuk mengukur respons penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).<\/p>\n
Tax buoyancy kurang dari satu menandakan elastisitas pajak rendah dan perubahan diskresioner kurang efektif, sedangkan tax buoyancy lebih dari satu menunjukkan perubahan diskresioner dapat meningkatkan penerimaan pajak.<\/p>\n
Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada kuartal I-2025, tax buoyancy Indonesia tercatat -3,71, artinya setiap 1 persen pertumbuhan PDB, penerimaan pajak justru turun lebih dari tiga kali lipat. Sebelumnya, tax buoyancy tercatat 1,94 pada 2021, 1,92 pada 2022, 1,17 pada 2023, dan 0,71 pada 2024.<\/p>\n
Anggito menambahkan, pemerintah akan memakai basis pajak 2024 untuk mengejar target penerimaan 2026, seiring optimisme pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4 persen pada tahun tersebut.<\/p>\n
\u201cJadi, effort kita di tahun 2026 adalah mengoptimalkan Coretax dan joint program tadi,\u201d ungkap Anggito<\/p>\n