Penulis: Natalie Syaina<\/p>\n
JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.<\/span><\/p>\n Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa pembahasan telah dilakukan secara menyeluruh antara Panitia Kerja (Panja), pemerintah, dan Bank Indonesia.<\/span><\/p>\n \u201c<\/span>Panja telah menyepakati hasil pembahasan Banggar bersama pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang akan menjadi dasar untuk menyusun Rancangan Undang-Undang APBN beserta nota keuangan,\u201d ucapnya, dikutip Jumat (25\/07\/2025).<\/span><\/p>\n Pendapatan negara dalam RAPBN 2026 disepakati berada pada kisaran 11,71 hingga 12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi awal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang sebesar 11,71 hingga 12,22 persen.<\/span><\/p>\n Penerimaan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara dengan target kontribusi 10,08 hingga 10,54 persen terhadap PDB. Penerimaan negara bukan pajak dipatok di kisaran 1,63 hingga 1,76 persen, sementara hibah diperkirakan sebesar 0,002 hingga 0,003 persen dari PDB.<\/span><\/p>\n Dari sisi belanja, postur fiskal tahun 2026 ditetapkan sebesar 14,75 hingga 14,83 persen terhadap PDB, sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi dalam KEM-PPKF sebelumnya. Belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar 11,41 hingga 11,94 persen, sedangkan transfer ke daerah sebesar 2,78 hingga 2,89 persen dari PDB.<\/span><\/p>\n