Penulis: Natalie Syaina<\/p>\n
JAKARTA, HnG Insight \u2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpendapat pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online tidak akan memberatkan.<\/p>\n
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemungutan pajak akan memudahkan pedagang online sebab tidak perlu lagi menghitung serta menyetorkan pajaknya sendiri.<\/p>\n
\u201cPemungutan oleh marketplace ini menjadi simplifikasi yang besar sekali buat para pengusaha UMKM. Biasanya mereka kan jualan hitung dan setor sendiri tiap bulan\u201d, ucapnya, dikutip Senin (21\/07\/2025).<\/p>\n
Dengan PMK 37\/2025, marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online dalam negeri.<\/p>\n
Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku yakni sebesar 0,5% dan hanya dikenakan kepada pedagang online yang omzetnya melebihi Rp500 juta setahun.<\/p>\n
Bagi pedagang online yang omzetnya pada tahun berjalan berada di bawah Rp500 juta perlu menyampaikan surat pernyataan sehingga tidak akan dipungut PPh Pasal 22.<\/p>\n
Adapun, PPh Pasal 22 bagi pedagang online sebenarnya bukan jenis pajak yang baru. Skema pemungutan pajak ini bertujuan untuk menyamakan perlakuan pajak antara pedagang konvensional dan pedagang yang berjualan di marketplace.<\/p>\n
\u201cIni menciptakan kesetaraan berusaha, antara toko konvensional atau ritel yang ada fisiknya, yang selama ini diawasi KPP, dengan toko online yang tidak kelihatan fisiknya\u201d, tegas Yoga.<\/p>\n