Penulis: Purnisa Damarani<\/p>\n
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, yang mengatur tentang pemeriksaan pajak. PMK ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban perpajakan. Tujuan dari PMK 15 Tahun 2025 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan pajak, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda.<\/span><\/p>\n Sebelum berlakunya PMK No. 15 Tahun 2025, ketentuan mengenai pemeriksaan pajak diatur dalam PMK 17\/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK 18\/2021. Dengan diberlakukannya PMK 15\/2025, terdapat penyesuaian penting terhadap ketentuan pemeriksaan pajak yang perlu dipahami oleh wajib pajak dan pihak terkait.\u00a0<\/span><\/p>\n Pada peraturan sebelumnya, jenis pemeriksaan dibedakan antara Pemeriksaan Lapangan dan Kantor. Namun, dalam PMK 15\/2025, pemeriksaan dibagi menjadi tiga tipe yakni Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus, dan Pemeriksaan Spesifik<\/span><\/p>\n