{"id":3384,"date":"2024-03-23T19:00:01","date_gmt":"2024-03-23T12:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3384"},"modified":"2024-03-19T20:24:02","modified_gmt":"2024-03-19T13:24:02","slug":"pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/","title":{"rendered":"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan"},"content":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/p>\n

\n

JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).<\/span><\/p>\n

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.<\/span><\/p>\n

\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).<\/span><\/p>\n

Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.<\/span><\/p>\n

Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.<\/span><\/p>\n

Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.<\/span><\/p>\n

Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.<\/span><\/p>\n

\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.<\/p>\n

Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0sini<\/a><\/strong>
\n<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[73],"class_list":["post-3384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-pajak-kendaraan-bermotor"],"yoast_head":"\nPemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-03-23T12:00:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"880\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"495\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan\",\"datePublished\":\"2024-03-23T12:00:01+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\"},\"wordCount\":204,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png\",\"keywords\":[\"Pajak Kendaraan Bermotor\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\",\"name\":\"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png\",\"datePublished\":\"2024-03-23T12:00:01+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png\",\"width\":880,\"height\":495},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2024-03-23T12:00:01+00:00","og_image":[{"width":880,"height":495,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan","datePublished":"2024-03-23T12:00:01+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/"},"wordCount":204,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png","keywords":["Pajak Kendaraan Bermotor"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/","name":"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png","datePublished":"2024-03-23T12:00:01+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau kembali regulasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat sosialisasi merupakan hal yang krusial sebelum mengimplementasikan kebijakan. Adapun peningkatan PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5%.\u201cKita minta sosialisasi yang benar karena angka 10% itu maksimal. Kenapa harus 10% [tarif PPKB] masih dibicarakan dengan badan usaha niaga, harus ada pembicaraan bisnis yang baik\u201d, ucap Tutuka, dikutip Rabu (21\/02\/2024).Menurutnya, peningkatan PBBKB tanpa diikuti dengan sosialisasi dapat berujung pada badan usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan tutup dikarenakan tidak mengambil untung dalam penjualan BBM.Sebagai informasi, Perda DKI Jakarta 1\/2024 mengatur mengenai peningkatan PBBKB naik menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 5%. Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.Tarif PBBKB sebesar 10% ditetapkan bagi kendaraan bermotor pribadi. Sementara itu, bagi kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.Regulasi kenaikan tarif PBBKB dijadwalkan mulai berlaku Januari 2024 lalu, namun implementasinya masih ditunda berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.\u201cPeraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u201d bunyi Pasal 118 Perda DKI 1\/2024.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Pemda-DKI-Diminta-Kaji-Ulang-Peningkatan-Pajak-Bahan-Bakar-Kendaraan-e1710854623102.png","width":880,"height":495},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pemda-dki-diminta-kaji-ulang-peningkatan-pajak-bahan-bakar-kendaraan\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pemda DKI Diminta Kaji Ulang Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3384"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3387,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3384\/revisions\/3387"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}