{"id":3374,"date":"2024-03-20T19:00:11","date_gmt":"2024-03-20T12:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3374"},"modified":"2024-03-19T19:01:14","modified_gmt":"2024-03-19T12:01:14","slug":"aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/","title":{"rendered":"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya!"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Penulis:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/sari-ayi\/\">Kurnia Sari<\/a><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">JAKARTA, HnG Insight &#8211; Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">softcopy <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">melalui laman resmi PP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4&#215;6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.<\/p>\n<p><strong>Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0<a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/article\/\">sini<\/a><\/strong><br \/>\n<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis:\u00a0Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight &#8211; Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0 Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0 \u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3375,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[286,285,226],"class_list":["post-3374","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-ikh","tag-izin-kuasa-hukum-pajak","tag-pengadilan-pajak"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya! - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight - Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk softcopy melalui laman resmi PP.Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.\u00a0\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya! - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight - Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk softcopy melalui laman resmi PP.Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.\u00a0\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-03-20T12:00:11+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"880\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"495\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya!\",\"datePublished\":\"2024-03-20T12:00:11+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\"},\"wordCount\":241,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png\",\"keywords\":[\"IKH\",\"Izin Kuasa Hukum Pajak\",\"Pengadilan Pajak\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\",\"name\":\"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya! - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png\",\"datePublished\":\"2024-03-20T12:00:11+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight - Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk softcopy melalui laman resmi PP.Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.\u00a0\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png\",\"width\":880,\"height\":495},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya!\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya! - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight - Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk softcopy melalui laman resmi PP.Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.\u00a0","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya! - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight - Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk softcopy melalui laman resmi PP.Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.\u00a0","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2024-03-20T12:00:11+00:00","og_image":[{"width":880,"height":495,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya!","datePublished":"2024-03-20T12:00:11+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/"},"wordCount":241,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png","keywords":["IKH","Izin Kuasa Hukum Pajak","Pengadilan Pajak"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/","name":"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya! - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png","datePublished":"2024-03-20T12:00:11+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight - Pemerintah menerbitkan\u00a0 PER-1\/PP\/2024 mengenai permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak (PP).\u00a0Dalam Pasal 19 ayat (3) PER-1\/PP\/2024, izin kuasa hukum berdasarkan aturan sebelumnya yakni PER-1\/PP\/2018 tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan ulang.\u00a0\u201cIzin Kuasa Hukum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan harus diajukan permohonan baru,\u201d bunyi penggalan Pasal 19 ayat (3).\u00a0Untuk mengajukan permohonan izin kuasa hukum, pemohon harus melampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran berbentuk softcopy melalui laman resmi PP.Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain daftar riwayat hidup sesuai lampiran peraturan yang berlaku; KTP; ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; NPWP; tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh OP 2 tahun terakhir; dan SKCK yang masih berlaku.\u00a0Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sesuai ketentuan; surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS\/pejabat negara disertai e-meterai; pakta integritas dengan e-meterai; serta surat pernyataan dengan e-meterai yang menyatakan kebenaran dari semua dokumen terlampir.Sebagai catatan, bagi pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim di PP perlu melampirkan keppres tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim PP.\u00a0Pemohon yang merupakan istri dengan status perpajakannya digabung suami juga harus melampirkan kartu keluarga.PP akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila disetujui, PP akan menerbitkan tanda pengenal kuasa hukum paling 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.\u00a0","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Aturan-Baru-Terkait-Izin-Kuasa-Hukum-Pengadilan-Pajak-Cek-Ketentuannya-e1710849660545.png","width":880,"height":495},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/aturan-baru-terkait-izin-kuasa-hukum-pengadilan-pajak-cek-ketentuannya\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Aturan Baru Terkait Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Cek Ketentuannya!"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3374"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3374\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3376,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3374\/revisions\/3376"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3375"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}