{"id":3330,"date":"2024-01-31T15:30:33","date_gmt":"2024-01-31T08:30:33","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3330"},"modified":"2024-01-31T18:28:44","modified_gmt":"2024-01-31T11:28:44","slug":"dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/","title":{"rendered":"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi"},"content":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Kurnia Sari<\/a><\/span><\/p>\n

\n

JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).<\/span><\/p>\n

Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan<\/span> tax ratio<\/span><\/i>.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada <\/span>central big data<\/span><\/i> perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).<\/span><\/p>\n

Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).<\/span><\/p>\n

\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0<\/span><\/p>\n

Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0<\/span><\/p>\n

Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga <\/span>tax ratio<\/span><\/i> Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Peningkatan <\/span>tax ratio <\/span><\/i>dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.<\/span><\/p>\n

Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0 \u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3343,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[86,104],"class_list":["post-3330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-djp","tag-kemenkeu"],"yoast_head":"\nDua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada central big data perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga tax ratio Indonesia.\u00a0Peningkatan tax ratio dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.\u00a0\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada central big data perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga tax ratio Indonesia.\u00a0Peningkatan tax ratio dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.\u00a0\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-01-31T08:30:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-01-31T11:28:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi\",\"datePublished\":\"2024-01-31T08:30:33+00:00\",\"dateModified\":\"2024-01-31T11:28:44+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\"},\"wordCount\":230,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png\",\"keywords\":[\"DJP\",\"Kemenkeu\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\",\"name\":\"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png\",\"datePublished\":\"2024-01-31T08:30:33+00:00\",\"dateModified\":\"2024-01-31T11:28:44+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada central big data perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga tax ratio Indonesia.\u00a0Peningkatan tax ratio dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.\u00a0\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada central big data perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga tax ratio Indonesia.\u00a0Peningkatan tax ratio dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.\u00a0","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada central big data perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga tax ratio Indonesia.\u00a0Peningkatan tax ratio dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.\u00a0","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2024-01-31T08:30:33+00:00","article_modified_time":"2024-01-31T11:28:44+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi","datePublished":"2024-01-31T08:30:33+00:00","dateModified":"2024-01-31T11:28:44+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/"},"wordCount":230,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png","keywords":["DJP","Kemenkeu"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/","name":"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png","datePublished":"2024-01-31T08:30:33+00:00","dateModified":"2024-01-31T11:28:44+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 usung pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Dosen Perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengungkapkan pembentukan BPN kurang memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan tax ratio.\u00a0\u201cSekarang transformasi perpajakan sebenarnya tidak membebani pada badan tapi pada sistem. Mau Dirjen Pajak ataupun Badan Penerimaan Negara tapi tidak kalau tidak ada central big data perpajakan agak susah juga,\u201d kata Roni Bako, Selasa (16\/01\/2024).Pada kesempatan yang sama, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu menyatakan pembentukan BPN membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 sampai 4 tahun dan mengubah setidaknya 5 Undang-Undang (UU).\u201cBaru efektif 5 tahun ketika pemerintahan telah berakhir. Jadi menurut saya fokus aja kepada UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sudah sangat memadai. Itu (BPN) dikerjakan saja dan dikaji betul-betul, tetapi bukan menjadi target,\u201d jelas Anggito, dikutip Selasa (16\/01\/2024).\u00a0Pelepasan DJP dari Kemenkeu harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan\u00a0 kebijakan perpajakan yang telah ada dalam UU HPP seperti integrasi NIK-NPWP dan PSIAP.\u00a0Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN dapat meningkatkan penerimaan negara juga tax ratio Indonesia.\u00a0Peningkatan tax ratio dapat tercapai apabila pemerintah membagi fungsi, tugas, dan wewenang pemisahan secara jelas; membuat struktur sub-bagian untuk setiap sektor wajib pajak; serta sistem perpajakan yang tersentralisasi.\u00a0","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Dua-Paslon-Usung-Pemisahan-DJP-dari-Kemenkeu-Begini-Respon-Akademisi.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dua-paslon-usung-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-begini-respon-akademisi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Dua Paslon Usung Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Begini Respon Akademisi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3330"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3330\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3333,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3330\/revisions\/3333"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}