{"id":3320,"date":"2024-01-30T20:30:42","date_gmt":"2024-01-30T13:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3320"},"modified":"2024-01-30T19:29:29","modified_gmt":"2024-01-30T12:29:29","slug":"djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/","title":{"rendered":"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Penulis:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/sari-ayi\/\">Kurnia Sari<\/a><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">JAKARTA, HnG Insight &#8211; PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Pertama,<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">(transfer pricing)<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Kedua,<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Ketiga, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">transfer pricing<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> domestik dengan <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">cross<\/span><\/i> <i><span style=\"font-weight: 400;\">border, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">serta penyesuaian keterkaitan <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">(corresponding adjustment)<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> untuk <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">transfer pricing<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> domestik.<\/p>\n<p><strong>Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0<a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/article\/\">sini<\/a><\/strong><br \/>\n<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis:\u00a0Kurnia Sari JAKARTA, HnG Insight &#8211; PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3321,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[276,274,275],"class_list":["post-3320","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-arms-length-principle","tag-pkku","tag-transfer-pricing"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight - PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. Pertama, transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0Kedua, pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.Ketiga, Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk transfer pricing domestik dengan cross border, serta penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk transfer pricing domestik.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight - PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. Pertama, transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0Kedua, pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.Ketiga, Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk transfer pricing domestik dengan cross border, serta penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk transfer pricing domestik.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-01-30T13:30:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya\",\"datePublished\":\"2024-01-30T13:30:42+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\"},\"wordCount\":248,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png\",\"keywords\":[\"Arm's Length Principle\",\"PKKU\",\"Transfer Pricing\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\",\"name\":\"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png\",\"datePublished\":\"2024-01-30T13:30:42+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight - PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. Pertama, transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0Kedua, pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.Ketiga, Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk transfer pricing domestik dengan cross border, serta penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk transfer pricing domestik.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight - PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. Pertama, transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0Kedua, pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.Ketiga, Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk transfer pricing domestik dengan cross border, serta penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk transfer pricing domestik.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight - PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. Pertama, transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0Kedua, pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.Ketiga, Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk transfer pricing domestik dengan cross border, serta penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk transfer pricing domestik.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2024-01-30T13:30:42+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya","datePublished":"2024-01-30T13:30:42+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/"},"wordCount":248,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png","keywords":["Arm's Length Principle","PKKU","Transfer Pricing"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/","name":"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png","datePublished":"2024-01-30T13:30:42+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight - PMK 172\/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi hubungan istimewa telah resmi dirilis per 29 Desember 2023.\u00a0Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari tiga ketentuan PKKU sebelumnya yaitu PMK 213\/2016, PMK 49\/2019, dan PMK 22\/2020.\u00a0\u201cKodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU,\u201d ungkap Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, dikutip Sabtu (13\/01\/2024).\u00a0Adapun pokok pengaturan dalam PMK ini dibagi menjadi tiga. Pertama, transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa harus menerapkan PKKU.\u00a0PKKU harus dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penentuan harga transfer (transfer pricing) dan\/atau saat terjadinya transaksi sesuai dengan tahapan penerapan PKKU.\u00a0Kedua, pengawasan penerapan PKKU yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan pengujian pemenuhan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan penerapan tahapan PKKU.\u00a0Dalam hal ini, DJP berwenang menentukan kembali penghasilan dan\/atau pengurangan penghasilan kena pajak dan menyesuaikan harga jual atau penggantian dasar perhitungan PPN apabila harga tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.Ketiga, Dokumen dan\/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan PKKU merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer meliputi dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.\u00a0PMK ini juga turut mengatur penghapusan perbedaan penerapan PKKU untuk transfer pricing domestik dengan cross border, serta penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk transfer pricing domestik.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DJP-Kodifikasi-Peraturan-PKKU-dalam-Transaksi-Hubungan-Istimewa-Begini-Pokok-Aturannya.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/djp-kodifikasi-peraturan-pkku-dalam-transaksi-hubungan-istimewa-begini-pokok-aturannya\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"DJP Kodifikasi Peraturan PKKU dalam Transaksi Hubungan Istimewa, Begini Pokok Aturannya"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3320"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3320\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3322,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3320\/revisions\/3322"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}