{"id":3251,"date":"2023-12-31T19:00:10","date_gmt":"2023-12-31T12:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3251"},"modified":"2023-12-28T11:38:42","modified_gmt":"2023-12-28T04:38:42","slug":"resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/","title":{"rendered":"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah"},"content":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/p>\n

\n

JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.<\/span><\/p>\n

PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.<\/span><\/p>\n

\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).<\/span><\/p>\n

Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.<\/span><\/p>\n

Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.<\/span><\/p>\n

Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0<\/span><\/p>\n

PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.<\/span><\/p>\n

Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.<\/span><\/p>\n

Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan. PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3252,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[118,156,183],"class_list":["post-3251","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-insentif-ppn","tag-ppn","tag-ppn-dtp"],"yoast_head":"\nResmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-12-31T12:00:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah\",\"datePublished\":\"2023-12-31T12:00:10+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\"},\"wordCount\":241,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png\",\"keywords\":[\"Insentif PPN\",\"PPN\",\"PPN DTP\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\",\"name\":\"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png\",\"datePublished\":\"2023-12-31T12:00:10+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png\",\"width\":880,\"height\":495},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-12-31T12:00:10+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah","datePublished":"2023-12-31T12:00:10+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/"},"wordCount":241,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png","keywords":["Insentif PPN","PPN","PPN DTP"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/","name":"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png","datePublished":"2023-12-31T12:00:10+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang kena pajak berupa satuan rumah susun dan rumah tapak telah resmi disahkan.PMK 120\/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2023. Pertimbangan pemberian insentif PPN DTP tersebut untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan.\u201cUntuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah,\u201d bunyi pertimbangan PMK 120\/2023, dikutip Sabtu (25\/11\/2023).Berdasarkan Pasal 2 PMK 120\/2023, PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.Adapun rumah susun yang dimaksud mendapat insentif adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.\u00a0PPN terutang yang ditanggung Pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dihadapan notaris.Lebih lanjut, telah dilakukan juga penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Resmi-PMK-Insentif-PPN-Rumah-Ditanggung-Pemerintah-e1703738312634.png","width":880,"height":495},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/resmi-pmk-insentif-ppn-rumah-ditanggung-pemerintah\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Resmi! PMK Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3251"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3262,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3251\/revisions\/3262"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}