{"id":3087,"date":"2023-12-10T19:00:34","date_gmt":"2023-12-10T12:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3087"},"modified":"2023-11-28T13:20:44","modified_gmt":"2023-11-28T06:20:44","slug":"kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/","title":{"rendered":"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT"},"content":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/p>\n

\n

JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).<\/span><\/p>\n

Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.<\/span><\/p>\n

\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).<\/span><\/p>\n

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.<\/span><\/p>\n

Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.<\/span><\/p>\n

\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.<\/span><\/p>\n

Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.<\/span><\/p>\n

\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0sini<\/a><\/strong>
\n<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT). Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3088,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[252,251],"class_list":["post-3087","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-ebt","tag-pbjt"],"yoast_head":"\nKemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-12-10T12:00:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"880\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"495\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT\",\"datePublished\":\"2023-12-10T12:00:34+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\"},\"wordCount\":205,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png\",\"keywords\":[\"EBT\",\"PBJT\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\",\"name\":\"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png\",\"datePublished\":\"2023-12-10T12:00:34+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png\",\"width\":880,\"height\":495},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-12-10T12:00:34+00:00","og_image":[{"width":880,"height":495,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT","datePublished":"2023-12-10T12:00:34+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/"},"wordCount":205,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png","keywords":["EBT","PBJT"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/","name":"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png","datePublished":"2023-12-10T12:00:34+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) lebih rendah, termasuk konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).Melihat dalam Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), tarif PBJT untuk listrik yang dihasilkan ialah maksimal sebesar 1,5%. Tetapi, pemda dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung EBT.\u201cDalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT, tarif dapat dibedakan berdasarkan jenis pembangkit listrik,\u201d dalam pedoman PDRD, dikutip Minggu (16\/07\/2023).Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat pengembangan EBT belum didukung melalui regulasi PBJT atas tenaga listrik.Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya ketegasan pengecualian pengenaan PBJT atas pembangkit listrik EBT.\u201cUU HKPD belum terlihat memberikan insentif bagi mereka yang menyediakan listrik menggunakan pembangkit berbasis EBT. Ini belum terlihat disini,\u201d ucap Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.Ia berpendapat untuk mengembangkan infrastruktur energi ramah lingkungan diperlukan dukungan. Salah satunya melalui tarif PBJT yang lebih rendah atas tenaga listrik berbasis EBT.\u201cTentu ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT,\u201d ucapnya.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Kemenkeu-Beri-Saran-Kenakan-Pajak-Lebih-Rendah-Pada-Listrik-EBT-e1701152435236.png","width":880,"height":495},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/kemenkeu-beri-saran-kenakan-pajak-lebih-rendah-pada-listrik-ebt\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kemenkeu Beri Saran Kenakan Pajak Lebih Rendah Pada Listrik EBT"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3087"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3087\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3089,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3087\/revisions\/3089"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}