{"id":3072,"date":"2023-12-06T19:00:34","date_gmt":"2023-12-06T12:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=3072"},"modified":"2023-11-28T13:09:50","modified_gmt":"2023-11-28T06:09:50","slug":"usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/","title":{"rendered":"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi"},"content":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/p>\n

\n

JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.<\/span><\/p>\n

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak <\/span>Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan <\/span>kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.<\/span><\/p>\n

\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.<\/span><\/p>\n

Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.<\/span><\/p>\n

Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.<\/span><\/p>\n

Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya <\/span>Electronic Traffic Law Enforcement<\/span><\/i> atau surat tilang elektronik.<\/span><\/p>\n

Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.<\/span><\/p>\n

Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni <\/span>Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.<\/span><\/p>\n

Cek berita dan artikel lainnya di sini<\/a><\/strong>
\n<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus. Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara. \u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3073,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[238],"class_list":["post-3072","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-pkb"],"yoast_head":"\nUsul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement atau surat tilang elektronik.Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement atau surat tilang elektronik.Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-12-06T12:00:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi\",\"datePublished\":\"2023-12-06T12:00:34+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\"},\"wordCount\":202,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png\",\"keywords\":[\"PKB\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\",\"name\":\"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png\",\"datePublished\":\"2023-12-06T12:00:34+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement atau surat tilang elektronik.Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png\",\"width\":880,\"height\":495},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement atau surat tilang elektronik.Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement atau surat tilang elektronik.Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-12-06T12:00:34+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi","datePublished":"2023-12-06T12:00:34+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/"},"wordCount":202,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png","keywords":["PKB"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/","name":"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png","datePublished":"2023-12-06T12:00:34+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Korlantas Polri mengusulkan pengenaan pajak progresif untuk masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dihapus.Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Pajak Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan kendaraan bermotor dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara.\u201cKami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,\u201d ucap Firman.Pengenaan pajak progresif turut mengakibatkan masyarakat tidak jujur atas kepemilikan kendaraan. Hal ini menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi apabila terjadi sesuatu.Terdapat beragam temuan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Menurut Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, hampir 30% dalam data registrasi kendaraan bermotor bukan atas nama pemilik aslinya.Ketidaksesuaian tersebut seringkali berujung dengan salah pengiriman surat tilang saat diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement atau surat tilang elektronik.Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif, identitas kendaraan serta pemilik asli dapat terdata dengan baik. Sehingga konfirmasi mengenai identitas kendaraan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.Hingga Maret 2023, terdapat 10 provinsi\u00a0 yang telah menghapus pengenaan pajak progresif kendaraan yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Usul-Pajak-Progresif-Kendaraan-Dihapus-Ini-Alasan-Polisi-e1701150251126.png","width":880,"height":495},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/usul-pajak-progresif-kendaraan-dihapus-ini-alasan-polisi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus, Ini Alasan Polisi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3072"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3072\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3074,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3072\/revisions\/3074"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3073"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}