{"id":2986,"date":"2023-10-27T19:00:54","date_gmt":"2023-10-27T12:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2986"},"modified":"2023-10-27T20:47:31","modified_gmt":"2023-10-27T13:47:31","slug":"wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/","title":{"rendered":"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Penulis:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/aqilabagus\/\">Aqila Bagus Misbahuddin<\/a><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Pertama<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Kedua<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Ketiga<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Keempat<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Kelima<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cKepala daerah adalah <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.<\/span><\/p>\n<p><strong>Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0<a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/article\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis:\u00a0Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya. \u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2987,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[176],"class_list":["post-2986","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-insentif-fiskal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.\u201cKepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.\u201cKepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-10-27T12:00:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-10-27T13:47:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini\",\"datePublished\":\"2023-10-27T12:00:54+00:00\",\"dateModified\":\"2023-10-27T13:47:31+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\"},\"wordCount\":225,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png\",\"keywords\":[\"insentif fiskal\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\",\"name\":\"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png\",\"datePublished\":\"2023-10-27T12:00:54+00:00\",\"dateModified\":\"2023-10-27T13:47:31+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.\u201cKepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.\u201cKepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.\u201cKepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-10-27T12:00:54+00:00","article_modified_time":"2023-10-27T13:47:31+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini","datePublished":"2023-10-27T12:00:54+00:00","dateModified":"2023-10-27T13:47:31+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/"},"wordCount":225,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png","keywords":["insentif fiskal"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/","name":"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png","datePublished":"2023-10-27T12:00:54+00:00","dateModified":"2023-10-27T13:47:31+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35\/2023, insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan\/atau sanksinya.\u201cInsentif fiskal \u2026 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan\/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah,\u201d bunyi penggalan Pasal 99 ayat (3) PP 35\/2023, dikutip Jumat (23\/6\/2023).Dalam memberikan insentif fiskal, kepala daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan\/atau wajib retribusi. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran.Termasuk dalam kondisi tertentu objek pajak adalah penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan\/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.Pemberian insentif tersebut merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.\u201cKepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota,\u201d bunyi Pasal 1 angka 7 PP 35\/2023.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/M-Wajib-Pajak-Bisa-Ajukan-Permohonan-Insentif-Fiskal-Kepala-Daerah-Perlu-Pertimbangkan-Hal-Ini.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wajib-pajak-bisa-ajukan-permohonan-insentif-fiskal-kepala-daerah-perlu-pertimbangkan-hal-ini\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan Insentif Fiskal, Kepala Daerah Perlu Pertimbangkan Hal Ini"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2986"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2986\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2989,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2986\/revisions\/2989"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2987"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}