{"id":2904,"date":"2023-10-11T19:00:44","date_gmt":"2023-10-11T12:00:44","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2904"},"modified":"2023-10-12T09:48:46","modified_gmt":"2023-10-12T02:48:46","slug":"ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/","title":{"rendered":"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Penulis:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/natalie-syaina-abitta-a877321a6\/\">Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cMenyatakan sepanjang frasa <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Departemen Keuangan <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari <\/span><a href=\"https:\/\/www.detik.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">detik.com<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Seperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.<\/span><\/p>\n<p>Ilustrasi: Fauziah Ainni Sofiah<\/p>\n<p><strong>Cek berita dan artikel lainnya di\u00a0<a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/article\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis:\u00a0Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0 \u201cMenyatakan sepanjang [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2905,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,1],"tags":[227,228,226],"class_list":["post-2904","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","category-tax","tag-ma","tag-mk","tag-pengadilan-pajak"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0\u201cMenyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari detik.com Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi SuhartoyoSeperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0\u201cMenyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari detik.com Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi SuhartoyoSeperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-10-11T12:00:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-10-12T02:48:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1366\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"768\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA\",\"datePublished\":\"2023-10-11T12:00:44+00:00\",\"dateModified\":\"2023-10-12T02:48:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\"},\"wordCount\":247,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png\",\"keywords\":[\"MA\",\"MK\",\"Pengadilan Pajak\"],\"articleSection\":[\"Legal\",\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\",\"name\":\"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png\",\"datePublished\":\"2023-10-11T12:00:44+00:00\",\"dateModified\":\"2023-10-12T02:48:46+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0\u201cMenyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari detik.com Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi SuhartoyoSeperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png\",\"width\":1366,\"height\":768},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0\u201cMenyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari detik.com Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi SuhartoyoSeperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0\u201cMenyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari detik.com Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi SuhartoyoSeperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-10-11T12:00:44+00:00","article_modified_time":"2023-10-12T02:48:46+00:00","og_image":[{"width":1366,"height":768,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA","datePublished":"2023-10-11T12:00:44+00:00","dateModified":"2023-10-12T02:48:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/"},"wordCount":247,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png","keywords":["MA","MK","Pengadilan Pajak"],"articleSection":["Legal","Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/","name":"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png","datePublished":"2023-10-11T12:00:44+00:00","dateModified":"2023-10-12T02:48:46+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).Hal ini berkaitan dengan Pengadilan Pajak yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK akan memberikan batas waktu maksimal pemindahan kewenangan sampai dengan 31 Desember 2026.\u00a0\u201cMenyatakan sepanjang frasa Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat (2) UU 14\/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026,\u201d ucap Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari detik.com Kamis (25\/5\/2023) .\u00a0Sebagai informasi, pada Pasal 5 UU 14\/2002, pembinaan teknis peradilan pengadilan pajak dipegang oleh MA sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diatur oleh Kemenkeu.Atas bunyi pasal 5 UU 14\/2002 tersebut, MK berpendapat dualisme kewenangan dalam Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan harapan ingin melahirkan badan peradilan yang independen melalui sistem yang terintegrasi.\u201cSetidak-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan,\u201d ujar Hakim Konstitusi SuhartoyoSeperti diketahui, sidang uji materi atas Pasal 5 UU 14\/2002 dibuat oleh pemohon Nurhidayat sebagai advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan dan dua pemohon lainnya yakni Allan Fatchan Gani Wardana serta Yuniar Riza Hakiki.Menurut para pemohon, dengan adanya kewenangan Kemenkeu terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak akan turut berpengaruh terhadap kekuatan Kemenkeu untuk mengatur wilayah advokat yang dapat mempersulit pemohon.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/230525_N_B_Ketok-Palu-Pengadilan-Pajak-Diserahkan-Sepenuhnya-ke-MA.png","width":1366,"height":768},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ketok-palu-pengadilan-pajak-diserahkan-sepenuhnya-ke-ma\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ketok Palu! Pengadilan Pajak Diserahkan Sepenuhnya ke MA"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2904"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2904\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2911,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2904\/revisions\/2911"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}