{"id":2282,"date":"2023-06-24T19:00:41","date_gmt":"2023-06-24T12:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2282"},"modified":"2023-06-24T19:00:41","modified_gmt":"2023-06-24T12:00:41","slug":"pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/","title":{"rendered":"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #000000;\">Penulis: <\/span><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/natalie-syaina-abitta-a877321a6\/\">Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">smelter<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> berbasis <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">rotary kiln-electric furnace<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ilustrasi: Fauziah Ainni Sofiah<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Cek berita dan artikel lainnya di <\/span><a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/artikel\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam. \u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2283,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[219,220],"class_list":["post-2282","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-pajak-nikel","tag-pajak-progresif"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-06-24T12:00:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya\",\"datePublished\":\"2023-06-24T12:00:41+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\"},\"wordCount\":238,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png\",\"keywords\":[\"Pajak Nikel\",\"Pajak Progresif\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\",\"name\":\"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png\",\"datePublished\":\"2023-06-24T12:00:41+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-06-24T12:00:41+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya","datePublished":"2023-06-24T12:00:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/"},"wordCount":238,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png","keywords":["Pajak Nikel","Pajak Progresif"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/","name":"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png","datePublished":"2023-06-24T12:00:41+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah menunda implementasi pajak progresif ekspor nikel tahun ini.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengumumkan hal tersebut. Ia menyatakan pengenaan pajak progresif menjadi tidak relevan akibat penurunan harga nikel yang cukup tajam.\u201cMungkin kemarin-kemarin kita agak cepat memberikan [bea keluar] karena harga nikel bagus, sehingga volume produksinya tinggi. Sekarang harga turun, jadi kita mau bawa ekuilibriumnya. Itu sedang dihitung cermat,\u201d ucap Luhut, dikutip Kamis (18\/5\/2023).Penurunan harga nikel disebabkan pasokan yang cukup melimpah dalam beberapa waktu belakangan. Namun, tren permintaan masih dalam tahap stagnan sehingga mengubah harga pada kontrak pengiriman.Atas hal tersebut, pemerintah ingin menunggu titik seimbang atau ekuilibrium volume penjualan nikel. Selain itu pemerintah juga menunggu agar harga nikel menguat kembali.Selain itu, pemerintah juga memaparkan akan membatasi izin smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF) untuk menjaga pasokan olahan nikel kadar tinggi.Sebelumnya, pengenaan pajak progresif ekspor nikel mulai menjadi bahasan saat tahun 2022 lalu. Pengenaan pajak ini dinilai akibat kekalahan Indonesia saat gugatan larangan ekspor bijih nikel World Trade Organization (WTO).Menurut pemerintah, pengenaan pajak ekspor nikel bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel agar industri dapat menghasilkan nikel dengan nilai tambah lebih tinggi.Kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara sebab pajak dikenakan untuk pengusaha yang masih ingin melakukan ekspor Ferronickel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230611_B_Pajak-Progresif-Nikel-Ditunda-Ini-Alasannya.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/pajak-progresif-nikel-ditunda-ini-alasannya-2\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pajak Progresif Nikel Ditunda, Ini Alasannya"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2282"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2282\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2283"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}