{"id":2267,"date":"2023-06-20T19:00:47","date_gmt":"2023-06-20T12:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2267"},"modified":"2023-06-20T19:00:47","modified_gmt":"2023-06-20T12:00:47","slug":"temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/","title":{"rendered":"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #000000;\">Penulis: <\/span><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/natalie-syaina-abitta-a877321a6\/\">Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ilustrasi: Fauziah Ainni Sofiah<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Cek berita dan artikel lainnya di <\/span><a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/artikel\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak. Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2269,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,1],"tags":[68,211,212],"class_list":["post-2267","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","category-tax","tag-pbb","tag-sawit","tag-tunggakan-pajak"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-06-20T12:00:47+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut\",\"datePublished\":\"2023-06-20T12:00:47+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\"},\"wordCount\":250,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png\",\"keywords\":[\"PBB\",\"Sawit\",\"Tunggakan Pajak\"],\"articleSection\":[\"Legal\",\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\",\"name\":\"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png\",\"datePublished\":\"2023-06-20T12:00:47+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-06-20T12:00:47+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut","datePublished":"2023-06-20T12:00:47+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/"},"wordCount":250,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png","keywords":["PBB","Sawit","Tunggakan Pajak"],"articleSection":["Legal","Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/","name":"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png","datePublished":"2023-06-20T12:00:47+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan temukan adanya indikasi 9 juta hektare (Ha) lahan sawit belum bayar pajak.Hasil temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, temuan ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.\u201cIzin kelapa sawit 20,4 juta hektare, tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit. Baru saya tahu, hanya 7,3 juta hektare bayar pajak,\u201d\u00a0 ucap Luhut, dikutip Jumat (12\/5\/2023).Ia berpendapat agar atas kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sederhana seperti mengenakan penalti. Apabila kemudian tidak membayar penalti, maka lahan sawit tersebut akan diambil dan dikelola BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara.Di sisi lain, DJP selaku anggota Satgas Sawit memiliki tugas mengusut penunggakan pajak perusahaan sawit.\u00a0Dirjen Pajak Suryo Utomo memaparkan pemungutan PBB pada perkebunan kelapa sawit sebelumnya telah dilakukan berdasarkan objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).Namun, jika terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP maka DJP akan menindak lebih lanjut.\u00a0Adapun tindak lanjut yang diambil adalah dengan melaksanakan pengawasan, kalkulasi, menyampaikan SP2DK dan akhirnya melakukan pemeriksaan.Sebagai informasi, pembentukan Satgas Sawit tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9\/2023. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230602_B_Temukan-9-Juta-Hektare-Sawit-Tunggak-Pajak-Begini-Kata-Luhut.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/temukan-9-juta-hektare-sawit-tunggak-pajak-begini-kata-luhut-2\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Temukan 9 Juta Hektare Sawit Tunggak Pajak, Begini Kata Luhut"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2267"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2267\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2269"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}