{"id":2264,"date":"2023-06-19T19:00:52","date_gmt":"2023-06-19T12:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2264"},"modified":"2023-06-19T19:00:52","modified_gmt":"2023-06-19T12:00:52","slug":"beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/","title":{"rendered":"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #000000;\">Penulis: <\/span><b><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/aqilabagus\/\">Aqila Bagus Misbahuddin<\/a><\/span><\/b><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, a<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">gunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debitur<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Selain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ilustrasi: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/muhammad-irfan-firdaus-ba8b931ba\/\">Muhammad Irfan Firdaus<\/a><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Cek berita dan artikel lainnya di <\/span><a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/artikel\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%. Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2265,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[210,156],"class_list":["post-2264","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-agunan","tag-ppn"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debiturSelain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debiturSelain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-06-19T12:00:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya\",\"datePublished\":\"2023-06-19T12:00:52+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\"},\"wordCount\":273,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png\",\"keywords\":[\"Agunan\",\"PPN\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\",\"name\":\"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png\",\"datePublished\":\"2023-06-19T12:00:52+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debiturSelain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debiturSelain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debiturSelain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-06-19T12:00:52+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya","datePublished":"2023-06-19T12:00:52+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/"},"wordCount":273,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png","keywords":["Agunan","PPN"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/","name":"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png","datePublished":"2023-06-19T12:00:52+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari tarif PPN secara umum atau dengan tarif efektif 1,1%.Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 41\/2023, agunan yang dimaksud adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai.\u201cPPN yang terutang atas penyerahan AYDA \u2026 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur,\u201d bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 41\/2023, dikutip Minggu (7\/5\/2023).Adapun pemungutan PPN tersebut dilakukan ketika penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.Kreditur yang tergolong pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan. Lebih lanjut, tagihan atas penjualan agunan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.Dokumen tertentu tersebut harus memuat nomor dan tanggal dokumen, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)\/NPWP debiturSelain itu, yang harus dimuat lainnya adalah nama dan NPWP\/NIK pembeli agunan, uraian barang kena pajak (BKP), dasar pengenaan pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41\/2023 disebutkan penyetoran PPN terutang dilakukan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.Untuk batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.Pajak masukan atas perolehan BKP dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Dalam hal pembelian agunan merupakan PKP, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dikreditkan.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/230507_B_Hasil-Design_Beli-Agunan-Sekarang-Kena-PPN-11-Persen-Berikut-Ketentuannya.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/beli-agunan-sekarang-kena-ppn-11-persen-berikut-ketentuannya\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Beli Agunan Sekarang Kena PPN 1,1 Persen, Berikut Ketentuannya"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2264","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2264"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2264\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2265"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2264"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2264"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2264"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}