{"id":2185,"date":"2023-05-05T19:00:09","date_gmt":"2023-05-05T12:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2185"},"modified":"2023-05-05T19:00:09","modified_gmt":"2023-05-05T12:00:09","slug":"dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/","title":{"rendered":"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #000000;\">Penulis: <\/span><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/natalie-syaina-abitta-a877321a6\/\">Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cPengajuan dapat dilakukan secara <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">single submission<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah Nirwala<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Insentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">antidumping<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ilustrasi: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/muhammad-irfan-firdaus-ba8b931ba\/\">Muhammad Irfan Firdaus<\/a><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Cek berita dan artikel lainnya di <\/span><a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/artikel\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2187,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[175,154,176,177,178],"class_list":["post-2185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-bea-masuk","tag-djbc","tag-insentif-fiskal","tag-panas-bumi","tag-pembebasan-bea-masuk"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.\u201cPengajuan dapat dilakukan secara single submission lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah NirwalaInsentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.\u201cPengajuan dapat dilakukan secara single submission lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah NirwalaInsentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-05-05T12:00:09+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini\",\"datePublished\":\"2023-05-05T12:00:09+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\"},\"wordCount\":288,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png\",\"keywords\":[\"bea masuk\",\"DJBC\",\"insentif fiskal\",\"panas bumi\",\"pembebasan bea masuk\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\",\"name\":\"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png\",\"datePublished\":\"2023-05-05T12:00:09+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.\u201cPengajuan dapat dilakukan secara single submission lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah NirwalaInsentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.\u201cPengajuan dapat dilakukan secara single submission lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah NirwalaInsentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.\u201cPengajuan dapat dilakukan secara single submission lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah NirwalaInsentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-05-05T12:00:09+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini","datePublished":"2023-05-05T12:00:09+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/"},"wordCount":288,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png","keywords":["bea masuk","DJBC","insentif fiskal","panas bumi","pembebasan bea masuk"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/","name":"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png","datePublished":"2023-05-05T12:00:09+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan\/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang (PDRI) untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.Sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 218\/2019 yang kemudian mengalami perubahan dalam PMK 172\/2022. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirmala Dwi Heryanto berpendapat pemberian fasilitas tersebut merupakan langkah nyata DJBC dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan.\u201cFasilitas ini [insentif] berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produk panas bumi,\u201d ucap Nirmala, dikutip Minggu (26\/3\/2023).Bagi kementerian maupun pemerintah daerah yang ingin menggunakan insentif ini wajib melengkapi beberapa dokumen antara lain surat permohonan yang ditandatangani pimpinan eselon II, salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rincian impor barang dan dokumen lainnya.Lebih lanjut, insentif pembebasan bea masuk ini juga dapat dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) atau badan usaha, lembaga penelitian atau perguruan tinggi.Bagi KKOB atau badan usaha dapat menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kontrak operasi bersama, bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB atau badan dengan vendor, serta rencana impor barang.Begitupun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian wajib menyampaikan surat yang ditandatangani setingkat dekan atau kepala lembaga penelitian, surat ketetapan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang panas bumi serta rincian impor barang.\u201cPengajuan dapat dilakukan secara single submission lewat portal Indonesia National Single Window (INSW). Namun, apabila terdapat kendala, dapat mengajukan melalui portal Bea Cukai, baik secara elektronik maupun manual,\u201d tambah NirwalaInsentif pembebasan bea masuk yang diberikan diantaranya mencakup bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan serta bea masuk imbalan.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/230326_B_Hasil-Design_Simak-Insentif-Pajak-Bagi-Kegiatan-Panas-Bumi-100-11.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/dukung-penggunaan-energi-panas-bumi-pemerintah-siapkan-ini\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Dukung Penggunaan Energi Panas Bumi Pemerintah Siapkan Ini"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2185\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}