{"id":2155,"date":"2023-04-17T19:00:28","date_gmt":"2023-04-17T12:00:28","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2155"},"modified":"2023-04-17T19:00:28","modified_gmt":"2023-04-17T12:00:28","slug":"wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/","title":{"rendered":"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #000000;\">Penulis: <\/span><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/natalie-syaina-abitta-a877321a6\/\">Natalie Syaina Abitta<\/a><\/span><\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut Fadel<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Sebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ilustrasi: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/muhammad-irfan-firdaus-ba8b931ba\/\">Muhammad Irfan Firdaus<\/a><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Cek berita dan artikel lainnya di <\/span><a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/artikel\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis: Natalie Syaina Abitta JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. \u201cKalau bisa DJP menjadi [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2156,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[86,157,104],"class_list":["post-2155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-djp","tag-dpr","tag-kemenkeu"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut FadelSebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut FadelSebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-04-17T12:00:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu\",\"datePublished\":\"2023-04-17T12:00:28+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\"},\"wordCount\":245,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png\",\"keywords\":[\"DJP\",\"DPR\",\"Kemenkeu\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\",\"name\":\"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png\",\"datePublished\":\"2023-04-17T12:00:28+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut FadelSebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut FadelSebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut FadelSebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-04-17T12:00:28+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"1 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu","datePublished":"2023-04-17T12:00:28+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/"},"wordCount":245,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png","keywords":["DJP","DPR","Kemenkeu"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/","name":"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png","datePublished":"2023-04-17T12:00:28+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad akui setuju untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Usulan ini timbul kembali akibat permasalahan sejumlah oknum DJP yang terjadi baru-baru ini. Menurut Fadel, sudah seharusnya DJP dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.\u201cKalau bisa DJP menjadi Badan Pendapatan Negara sehingga badan ini berada langsung di bawah presiden, bukan menteri keuangan,\u201d ungkap Fadel, dikutip Sabtu (18\/3\/2023).Melihat dari negara lain, pemisahan ini sudah ada contohnya seperti di Amerika Serikat (AS) yang bernama Internal Revenue Service (IRS). Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS.Fadel menambahkan, pemisahan ini bisa saja membawa perubahan besar dalam pendapatan negara. Pendapatan negara dapat lebih terkumpul secara optimal, mengingat pajak merupakan sumber utama. Tahun ini saja, penerimaan pajak ditargetkan sekitar 82% dari total keseluruhan penerimaan negara.Namun, pemisahan otoritas pajak memang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terlaksana dengan baik. Fadel berharap usulannya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan kedepannya.\u201cPemisahan ini memerlukan kajian lebih dalam mengenai beberapa hal, kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain. Lalu dibawa ke presiden dan diputuskan,\u201d lanjut FadelSebelumnya skema pemisahan ini sudah diusulkan pada draf RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP) tahun 2015 silam, namun tidak tuntas dibahas. Dalam Pasal 95 draf tersebut, disebutkan lembaga pemerintahan di bidang perpajakan berada di bawah dan bertanggung jawab presiden.Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Wakil-Ketua-MPR-RI-Dukung-DJP-Pisah-Dari-Kemenkeu.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/wakil-ketua-mpr-ri-dukung-djp-pisah-dari-kemenkeu\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Wakil Ketua MPR RI Dukung DJP Pisah dari Kemenkeu"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2155"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2155\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}