{"id":2115,"date":"2023-03-23T17:00:42","date_gmt":"2023-03-23T10:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=2115"},"modified":"2023-03-23T17:00:42","modified_gmt":"2023-03-23T10:00:42","slug":"ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/","title":{"rendered":"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><b><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Penulis: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/aqilabagus\/\">Aqila Bagus Misbahuddin<\/a><\/span><\/b><br \/>\n<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Pertama, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Kedua, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Ketiga, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ilustrasi: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/muhammad-irfan-firdaus-ba8b931ba\/\">Muhammad Irfan Firdaus<\/a><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Cek berita dan artikel lainnya di <\/span><a href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/artikel\/\">sini<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; color: #000000;\">\u00a0<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang. Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final. \u201cPajak [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2116,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[138,139,140,141],"class_list":["post-2115","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-ikn","tag-pp12-2023","tag-pph-21","tag-pph-21-dtp"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035 - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. Pertama, penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.Kedua, penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035 - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. Pertama, penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.Kedua, penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-03-23T10:00:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035\",\"datePublished\":\"2023-03-23T10:00:42+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\"},\"wordCount\":289,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png\",\"keywords\":[\"IKN\",\"PP12\/2023\",\"PPh 21\",\"PPh 21 DTP\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\",\"name\":\"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035 - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png\",\"datePublished\":\"2023-03-23T10:00:42+00:00\",\"description\":\"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. Pertama, penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.Kedua, penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035 - HnG Consulting | Tax Consultant","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. Pertama, penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.Kedua, penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035 - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. Pertama, penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.Kedua, penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2023-03-23T10:00:42+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035","datePublished":"2023-03-23T10:00:42+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/"},"wordCount":289,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png","keywords":["IKN","PP12\/2023","PPh 21","PPh 21 DTP"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/","name":"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035 - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png","datePublished":"2023-03-23T10:00:42+00:00","description":"JAKARTA, HnG Insight \u2013 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah menjadi salah satu bentuk fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diberikan hingga 2035 mendatang.Dalam Pasal 50 ayat (2) PP 12\/2023 disebutkan PPh 21 atas penghasilan dari pegawai tertentu akan diberikan fasilitas yang bersifat final.\u201cPajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final \u2026 berlaku sampai dengan tahun 2035,\u201d bunyi Pasal 53 PP 12\/2023, dikutip Jumat (10\/3\/2023).Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.Merujuk Pasal 50 ayat 5 ketentuan ini, PPh 21 tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja ketika pembayaran penghasilan ke pegawai. Pembayaran PPh 21 tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Di sisi lain, terdapat beberapa yang dikecualikan atas fasilitas ini. Pertama, penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri.Kedua, penghasilan yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Diatur pula penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang dikenai PPh 21 bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan tersebut dapat diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah sesuai PP 12\/2023.Ketentuan ini juga mengatur pegawai tertentu yang mendapat fasilitas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Hasil-Design_230310_B_Ayomi-Pekerja-di-IKN-PPh-21-Ditanggung-Pemerintah-Diberikan-hingga-2035.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/ayomi-pekerja-di-ikn-pph-21-ditanggung-pemerintah-diberikan-hingga-2035\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ayomi Pekerja di IKN, PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diberikan hingga 2035"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2115\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2116"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}