{"id":1725,"date":"2022-11-18T03:04:41","date_gmt":"2022-11-18T03:04:41","guid":{"rendered":"https:\/\/hng.co.id\/?p=1725"},"modified":"2022-11-18T03:04:41","modified_gmt":"2022-11-18T03:04:41","slug":"perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hng.co.id\/id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/","title":{"rendered":"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD"},"content":{"rendered":"<p>Penulis : <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/zakkyashidiqi\/\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Zakky Ashidiqi<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)\u00a0 memberikan iklim reformatif pada praktik pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun apakah UU HKPD ini dapat mensejahterakan masyarakat atau justru berdampak terhadap kerugian di masyarakat.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Salah satu pajak yang mengalami pembaruan cukup signifikan dalam UU HKPD adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2). Pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan\/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, diluar kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak ini memiliki sejarah panjang sejak awal diundangkan dalam UU No 12 Tahun 1985 dan perubahannya pada UU No 12 Tahun 1994, hingga mengalami peralihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan dari Pemerintah kepada Daerah dalam UU PDRD.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Namun, pada UU PDRD, terdapat peningkatan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat yang membayarkan PBB-P2. Dengan adanya tarif maksimal sebesar 0,3%, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikenakan pajak adalah sebesar 100% dari NJOP dikurang NJOP tidak dikenakan Pajak. Padahal dalam UU PBB sebelumnya, tarif sebesar 0,5% dikenakan terhadap Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dengan persentase paling rendah adalah 20% dari NJOP. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan PBB yang diatur dalam UU PDRD tidak memperhatikan segi <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">ability-to-pay<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengevaluasi peraturan tersebut dengan menerbitkan UU HKPD.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><b>Perbedaan pengaturan PBB P2 dalam UU HKPD<\/b><\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">UU No. 28 Tahun 2009<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">UU No. 1 Tahun 2022<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Penjelasan<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Tidak diatur<\/span><\/td>\n<td><b>Pasal 38 ayat 2:<\/b><\/p>\n<p><b>Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.<\/b><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Menambahkan definisi objek bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 77 ayat 3:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">(a)<\/span><b> digunakan<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;\u00a0<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 38 ayat 3:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan\/ atau pemanfaatan atas:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">(a) Bumi dan\/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya <\/span><b>yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">;<\/span><\/p>\n<p><b>(g) Bumi dan\/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit, atau yang sejenis;<\/b><\/p>\n<p><b>(h) Bumi dan\/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan<\/b><\/p>\n<p><b>(i) Bumi dan\/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.<\/b><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Penambahan frasa \u201c<\/span><b>dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah\u201d <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">yang artinya apabila tidak dicatat sebagai BMN\/D tidak termasuk kriteria yang dikecualikan. Dan terdapat penambahan beberapa pengecualian untuk poin (g), (h), dan (i)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Tidak diatur<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 40 ayat 2:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan <\/span><b>proses penilaian PBB-P2<\/b><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Mempertegas terkait perhitungan NJOP berdasarkan proses penilaian PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Tidak diatur<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 40 ayat 5:<\/span><\/p>\n<p><b>NJOP<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam perhitungan PBB P2 terutang dikenakan atas dasar (NJOP &#8211; NJOPTKP) x Assessment ratio. Hal ini serupa dengan perhitungan PBB-P3 (UU PBB) yang menggunakan NJKP sebagai dasar pengenaan pajak<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 80 ayat 1:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi <\/span><b>sebesar 0,3%<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (nol koma tiga persen).<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 41 ayat 1:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi <\/span><b>sebesar 0,5%<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (nol koma lima persen).<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Perubahan tarif PBB-P2 menjadi 0,5%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Tidak diatur<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Pasal 41 ayat 2:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">terdapat fasilitas pengurangan tarif untuk sektor tertentu<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Kesimpulan<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dengan diundangkannya UU HKPD memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah dalam menerapkan assessment terhadap Wajib Pajak untuk menerapkan besaran rasio tarif efektif PBB yang ditetapkan oleh Perda dan besaran NJOP dengan kemampuan membayar wajib pajak <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">(ability to pay)<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (5) UU HKPD\u00a0 bahwa <\/span><b><i>besaran PBB P2 yang terutang dihitung dengan mengalikan NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%<\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/i><\/p>\n<p><i> <\/i><span style=\"font-weight: 400;\">Namun UU HKPD bukan tanpa celah, pada Pasal 41 ayat (1) UU HKPD terdapat <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">dispute<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemisahan tarif bagi kepentingan usaha berbeda, seperti usaha dengan tarif pribadi serta tidak adanya kriteria secara rinci bagaimana penetapan persentase tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga Perlu adanya <\/span><b>penyesuaian kembali terutama pada indikator kriteria tarif batas maksimal (<\/b><b><i>assessment rasio<\/i><\/b><b>)<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> agar tidak merugikan pelaku usaha di tiap daerah. Pelaku usaha nyatanya memiliki peran krusial dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan negara. Selain itu, aspek kepastian hukum terkait penjelasan definisi dari peraturan yang diundang-diundangkan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Oleh karena itu dari aspek keadilan, melihat dari <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">ability to pay, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">walaupun terjadi kenaikan tarif tetapi ada penyesuain dalam menghitung NJOP. Kami mendukung bahwa UU HKPD dari aspek keadilan lebih baik daripada UU PDRD yang lama. Sebab dengan adanya <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">assessment ratio <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">lebih mencerminkan <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">ability to pay <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">Wajib Pajak. Namun masih diperlukan penyempurnaan terkait aturan lain dan penjelasan definisi peraturan sehingga lebih mencerminkan asas kepastian hukum.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Simulasi perhitungan:<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">*dalam satuan jutaan rupiah<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Diketahui:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bumi<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">: Rp1.000<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bangunan<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">: Rp500<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOPTKP<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">: Rp10<\/span><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">UU No. 28 Tahun 2009<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">UU No. 1 Tahun 2022<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bumi<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<span style=\"font-weight: 400;\">: Rp1.000<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bangunan<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <span style=\"font-weight: 400;\">: <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Rp500<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> +<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Rp1.500<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOPTKP<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <span style=\"font-weight: 400;\">: (<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Rp10)<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Rp1.490<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tarif PBB (0,3%)\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">0,3%<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PBB terutang\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : <\/span><b>Rp4,47 juta<\/b><\/p>\n<p><b>Effective rate\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : 0,3%<\/b><\/td>\n<td><b><i>Asumsi assessment ratio NJOP 20%<\/i><\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bumi<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<span style=\"font-weight: 400;\">: Rp1.000<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bangunan<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <span style=\"font-weight: 400;\">: <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Rp500<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> +<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Rp1.500<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOPTKP<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <span style=\"font-weight: 400;\">: <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0(Rp10)<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Rp1.490<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assessment ratio\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0 20%<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJKP\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 :\u00a0 \u00a0 Rp298<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tarif PBB (0,5%) \u00a0 \u00a0 \u00a0 : <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a00,5%<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PBB Terutang \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : \u00a0 <\/span><b>Rp1,49 juta<\/b><\/p>\n<p><b>Effective rate\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : 0,1%<\/b><\/p>\n<p><b><i>Asumsi assessment ratio NJOP 100%<\/i><\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bumi<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<span style=\"font-weight: 400;\">: Rp1.000<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP Bangunan<\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0 <span style=\"font-weight: 400;\">: <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Rp500 +<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Rp1.500<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOPTKP\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">: <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0(Rp10)<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJOP\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Rp1.490<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assessment ratio\u00a0 \u00a0 \u00a0 : <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0100%<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">NJKP\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Rp1.490<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tarif PBB (0,5%)\u00a0 \u00a0 \u00a0 : <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0 \u00a0 \u00a00,5%<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PBB Terutang\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : \u00a0 <\/span><b>Rp7,45 juta<\/b><\/p>\n<p><b>Effective rate\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: 0,5%<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dari perbandingan kedua perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan PBB dalam UU HKPD lebih memperhatikan <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">ability to pay<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> dari Wajib Pajak. Pengenaan PBB terhadap NJKP hasil penilaian akan dinilai lebih adil bagi masyarakat. Dengan melakukan penilaian NJOP untuk menetapkan NJKP, Pemerintah kembali menggunakan sistem yang sebelumnya telah digunakan pada UU PBB (UU No. 12 tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994), yang mana sempat dihilangkan pada UU PDRD (UU No. 28 tahun 2009). Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penerapan UU HKPD ini adalah adanya peraturan turunan yang menunjang teknis pelaksanaan penilaian NJOP dan sebagai penjelasan atau pedoman atas mekanisme pemberlakuan peraturan tersebut bagi Wajib Pajak.<\/span><\/p>\n<p><i><strong>#ThinkBigWithHnG<\/strong><\/i><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Penulis : Zakky Ashidiqi Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2314,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[53,54,67,68,69,70],"class_list":["post-1725","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tax","tag-hkpd","tag-pajak","tag-pajak-properti","tag-pbb","tag-pbb-p2","tag-tax"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD - HnG Consulting | Tax Consultant<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD - HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Penulis : Zakky Ashidiqi Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"HnG Consulting | Tax Consultant\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-11-18T03:04:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@hng_consulting\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi HnG\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi HnG\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\"},\"headline\":\"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD\",\"datePublished\":\"2022-11-18T03:04:41+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\"},\"wordCount\":1045,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png\",\"keywords\":[\"HKPD\",\"Pajak\",\"Pajak Properti\",\"PBB\",\"PBB-P2\",\"Tax\"],\"articleSection\":[\"Tax\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\",\"name\":\"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD - HnG Consulting | Tax Consultant\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png\",\"datePublished\":\"2022-11-18T03:04:41+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png\",\"width\":5760,\"height\":3240},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hng.co.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"description\":\"Official Website\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#organization\",\"name\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png\",\"width\":782,\"height\":405,\"caption\":\"HnG Consulting | Tax Consultant\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/\",\"https:\/\/x.com\/hng_consulting\",\"https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e\",\"name\":\"Redaksi HnG\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi HnG\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/hng.co.id\"],\"url\":\"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD - HnG Consulting | Tax Consultant","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hng.co.id\/id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD - HnG Consulting | Tax Consultant","og_description":"Penulis : Zakky Ashidiqi Desentralisasi Fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/","og_site_name":"HnG Consulting | Tax Consultant","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","article_published_time":"2022-11-18T03:04:41+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL-1024x576.png","type":"image\/png"}],"author":"Redaksi HnG","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@hng_consulting","twitter_site":"@hng_consulting","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi HnG","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/"},"author":{"name":"Redaksi HnG","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e"},"headline":"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD","datePublished":"2022-11-18T03:04:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/"},"wordCount":1045,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png","keywords":["HKPD","Pajak","Pajak Properti","PBB","PBB-P2","Tax"],"articleSection":["Tax"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/","name":"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD - HnG Consulting | Tax Consultant","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png","datePublished":"2022-11-18T03:04:41+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#primaryimage","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/THUMBNAIL.png","width":5760,"height":3240},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hng.co.id\/perubahan-pengaturan-dan-simulasi-perhitungan-pbb-p2-dalam-uu-hkpd\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hng.co.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Perubahan Pengaturan dan Simulasi Perhitungan PBB-P2 dalam UU HKPD"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#website","url":"https:\/\/hng.co.id\/","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","description":"Official Website","publisher":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hng.co.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#organization","name":"HnG Consulting | Tax Consultant","url":"https:\/\/hng.co.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","contentUrl":"https:\/\/hng.co.id\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/hng-logo.png","width":782,"height":405,"caption":"HnG Consulting | Tax Consultant"},"image":{"@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hngkonsultindo\/","https:\/\/x.com\/hng_consulting","https:\/\/www.instagram.com\/hng_consulting\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/hngconsulting\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/b7d64ebe111ce55ea7315b8b3195da5e","name":"Redaksi HnG","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/hng.co.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/bba83c4d5ec67f71dc0395130923b6345cc7c00d5bf046a0d2117de8918501c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi HnG"},"sameAs":["https:\/\/hng.co.id"],"url":"https:\/\/hng.co.id\/id\/author\/adminweb\/"}]}},"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1725\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hng.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}